Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

Elshinta.com - Wakil Presiden Indonesia b Ma’ruf Amin mengungkapkan, PT Freeport akan membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter konsentrat di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

"Rencananya bangun smelter Freeport di Fakfak ini," Ujar Wapres usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruang terbuka hijau di Kabupaten FakFak, Jumat 14 Juli 2024.

Wapres mengatakan, Pemerintah sudah melakukan beberapa langkah, pertama secara pembangunan lapangan terbang sudah selesai dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden sekitar Agustus atau September. Kemudian pabrik pupuk Kaltim untuk memenuhi kebutuhan khusus Fakfak dan sekitarnya.

"Rencananya bangun smelter Freeport di Fakfak ini dan tadi juga sudah meresmikan proyek ruang terbuka Hijau dan ini merupakan salah satu daya tarik masyarakat. Juga pembangunan pasar 70 persen, " ungkap Wapres.

Sementara  itu Menteri Investasi,  Bahlil Lahadalia mengungkapkan sesuai arahan  Presiden dan Wapres dalam rapat kabinet memindahkan pabrik pupuk Kaltim dari Bintuni ke Fakfak atas arahan Presiden dan Wapres dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi.

"Kedepan Insyaallah tolong doakan Freeport akan membangun smelter di Papua sebagai bentuk komitmen perpanjangan dan rencananya di Fakfak,  dari semua kabupaten di Papua yang paling banyak diturunkan proyek dalam rangka pembangunan salah satunya di Fakfak. jadi tidak perlu meragukan kecintaan Wapres untuk Fakfak.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw menegaskan apa yang menjadi arahan Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri  Pemerintah Provinsi Papua Barat  akan terus melakukan upaya mendorong serta meningkatkan kesejahteraan. Berbagai kebijakan yang sudah turun di Papua Barat.

" Alhamdulillah, puji tuhan sangat berterimakasih mewakili semua daerah di Papua Barat. Karena apa, itu untuk mengimbangi daerah lain. Papua itu ada daerah tertentu yang saat ini taat dan juga dengar-dengaran kepada negara dan mengejar ketertinggalan dari saudara yang lain. Itu penting karena wilayah konflik jangan dibawa ke Papua Barat karena kami tidak mengenal barang itu, " tandas Gubernur.