PIKIRAN RAKYAT - Terendus dugaan penyalahgunaan kekayaan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun oleh Panji Gumilang dan keluarganya. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan ada temuan berupa kepemilikan lahan.

Mahfud memastikan temuan tersebut telah sampai ke tangan Bareskrim Polri. Data kepemilikan lahan itu, kata Mahfud didapat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun BPN hingga kini masih menelusuri tanah-tanah milik pimpinan pondok yang tengah berkasus itu.

"(Informasinya) agak lebih fantastis, kami sudah melaporkan adanya sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya yang diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaytun," kata Mahfud, Selasa, 11 Juli 2023.

"Tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi Panji Gumilang, istri, dan anak-anaknya," ucapnya lagi.

Baca Juga: Citranya Tercoreng Akibat Isu Perselingkuhan dengan Syahnaz, Rendy Kjaernett: Mau Ngomong Apa?

Mahfud menegaskan, terdapat ratusan bidang tanah, tepatnya 295 atas nama Panji Gumilang, istri, hingga anak-anaknya. BPN masih terus mencari data lain melengkapi temuan ini.

"Sesudah kami cek ke BPN, yang namanya Panji Gumilang dan istrinya, Khairunisa, dan Alwidah, dan siapa lagi. Pokoknya jumlahnya 295 sertifikat, masih dicari lagi," ujar dia.

Dalam temuan BPN, Mahfud mengatakan Panji Gumilang mencatatkan sertifikat-sertifikat lahannya dengan nama samaran atau nama lain. 295 jumlah yang baru ditemukan diduga belum semua.

Adapun terkait status pembubaran Al Zaytun, pemerintah memutuskan tidak akan menutup ponpes tersebut meskipun menuai kontroversi. Keputusan itu diberikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Pertimbangan dari keputusan tersebut yaitu masa depan santri. Terdapat lebih dari 5.000 anak didik yang mengenyam pendidikan di lembaga tersebut.

Baca Juga: Pengesahan UU Kesehatan Diwarnai Protes, PB IDI Siapkan Uji Materi

Untuk santri yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah ada sebanyak 1.289 orang. Santri yang menempuh pendidikan madrasah tsanawiyah (MTs) ada sebanyak 1.979 orang. Sementara itu, di madrasah aliyah (MA) ada 1.746 orang.

Dari keputusan tersebut, pemerintah akan melakukan upaya-upaya agar Al Zaytun berjalan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Pihak yang berwenang akan membina dan meluruskan akidah juga pemahaman kebangsaan dalam pesantren tersebut.

"Itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan, tetapi dibangun dan dibina dengan baik, sehingga pesantren itu bisa berjalan, para santri bisa belajar tetapi sesuai dengan akidah yang sudah benar, juga dalam sistem kit adi dalam berbangsa dan bernegara," ujar Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Menilik Tol Cisumdawu, dari Masa Pembangunan hingga Keluarkan Anggaran Rp18,3 T

Di sisi lain, Ridwan Kamil menilai, pembinaan Ponpes Al Zaytun yang dirujuk Ma'ruf Amin lebih kepada keterlibatan dominan dari Kementerian Agama (Kemenag). Namun, santri yang akan diambil alih ini, kata dia, bukan perkara gampang, sehingga tak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat dan instan.

"Pesantrennya sendiri akan dibina itu artinya akan diambil alih oleh Kemenag. Hanya butuh waktu untuk mengurus 7.000-an siswa, tidak sesederhana itu kan," kata Ridwan Kamil, Kamis, 6 Juli 2023.

Dengan demikian, Ridwan Kamil menargetkan rampungnya proses ambil alih setidaknya dapat selesai sebelum tahap penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Al Zaytun. Menurutnya, pembinaan dan pengambilalihan perlu memperhatikan betul banyak hal, seperti kualifikasi dan asal-usul pengajar, dalam rentang waktu selama PPDB. ***