PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut buka suara mengenai kontroversi Pondok Pesantren Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ia mengungkapkan hingga kini pemerintah masih mendalami kasus dugaan pelanggaran yang terjadi di ponpes tersebut.

Keterangan tersebut disampaikannya saat mengisi kuliah umum bertema Peran Undang-Undang Perampasan Aset untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi di Universitas Pasundan (Unpas) Kota Bandung pada hari ini, Kamis, 22 Juni 2023.

"Masih dipelajari karena itu kan fenomena yang baru. Kita enggak boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu semua," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kamis, 22 Juni 2023.

"Masih didalami kalau ada pelanggaran, siapa pun (harus taat hukum) di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak nanti kita dalami," ujarnya melanjutkan.

Baca Juga: Tasyi Athasyia Diduga Lakukan Pengancaman dengan Kekerasan, Mantan Karyawan Lapor Polisi

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD pun merespons pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu yang menyebut bahwa ponpes Al Zaytun menganut syariat yang berbeda dengan ajaran Islam. Ia menegaskan, jika nantinya temuan masalahnya menyangkut penyelenggaraan institusi, maka ponpes tersebut akan berhadapan dengan Kementerian Agama (Kemenag).

"Kita dalami tidak sesuainya apa. Saya belum tahu apa ketidaksesuaiannya. Kan nanti ada urusannya. Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu Kemenag. Kan gitu. Kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya," ucapnya.

Mahfud MD pun berharap, investigasi yang dilakukan oleh MUI Jawa Barat bisa berjalan baik, sebagaimana harapan masyarakat.

Baca Juga: Siap-siap Jatah Cuti Tahunan Berkurang, Menaker Ida Beberkan Aturan Libur Idul Adha 28 dan 30 Juni 2023

"Kita menunggu hasilnya," tuturnya.

Sebelumnya, MUI Indramayu menyatakan bahwa syariat yang dipercaya dan diterapkan oleh ponpes Al Zaytun berbeda dari ajaran Islam, mulai dari salat, puasa, dan berhaji. Menurut Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu Syatori, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ajaran Al Zaytun tidak sesuai ketentuan.

"Syariat yang dilakukan oleh Al Zaytun sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat khususnya para orangtua untuk tidak memasukkan anaknya di ponpes Al Zaytun.

"Kami mengimbau agar masyarakat tidak menyekolahkan anaknya di Al Zaytun, yang jelas-jelas sudah menyimpang dari syariat Islam. Kami meminta agar pemerintah segera menindak Al-Zaytun, agar Indonesia semakin aman, tidak terus mengikuti kontroversi yang diciptakan mereka sendiri," ujarnya.***