MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan gerakan 10 juta bendera merah putih dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI 17 Agustus 2023 mendatang.

"Kota Lhokseumawe, Aceh ini merupakan tempat perdana peluncuran atau launching 10 juta bendera untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78," kata Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin.

Baca Juga:

Heru Budi Bakal Siapkan Kejutan Perayaan HUT RI di Jakarta

Peluncuran perdana dan penyerahan secara simbolis 10 juta bendera tersebut dilakukan oleh Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin itu berlangsung di Lapangan Hiraq, Kota Lhokseumawe.

Setelah di Aceh, peluncuran 10 juta bendera akan dilakukan ke arah timur Indonesia yakni pulau Sulawesi dan Papua serta ke daerah-daerah lainnya.

"Bendera merah putih ini merupakan bendera paling tinggi dan sebuah bendera berdaulat. Pengibaran bendera merah putih ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia ke-78 di Indonesia, khususnya di Aceh," ujarnya.

Ia menyebutkan, masyarakat Aceh sebagian besar merupakan aktor awal dari pembentukan negara Indonesia. Aceh sangat berperan dan berkontribusi besar dalam kemerdekaan.

Saat ini sudah mulai memasuki tahun politik, sehingga nantinya akan banyak bendera partai yang berkibar di jalan. Namun di antara semua itu adalah bendera merah putih harus yang paling tinggi berkibar.

Pj Wali Kota Lhokseumawe Imran mengatakan, kegiatan 10 juta bendera tersebut bertujuan untuk menggerakkan jiwa patriotisme dan nasionalisme, dan sudah pernah dilakukan tahun lalu.

Untuk Kota Lhokseumawe, kata Imran, Kemendagri menyerahkan bantuan 10 ribu bendera merah putih yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat.

"Lhokseumawe memiliki 10 ribu bendera, jadi total bendera yang akan dibagikan sebanyak 20 ribu bendera, dan akan didistribusikan ke seluruh desa melalui perwakilan masing-masing," katanya. (*)

Baca Juga:

Kemendagri Gelar Konsultasi Publik tentang RUU Daerah Khusus Jakarta