MerahPutih.com - DPR RI menuai kritik publik lantaran meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota dewan yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid membantah kabar tersebut.

Dia menyebut, DPR tidak pernah meminta maskapai plat merah itu untuk mengalokasikan sejumlah tempat duduk untuk para legislator.

Baca Juga:

DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis untuk Ibadah Haji, KPK Ingatkan Potensi Gratifikasi

"Persoalan jatah kursi bisnis, kami tidak pernah minta," kata Abdul Wachid kepada wartawan, Jumat (16/6)

Politikus Partai Gerindra ini mengaku secara pribadi dirinya memang mendapat amanat dari partainya untuk melaksanakan fungsi pengawasan ibadah haji tahun ini.

"Kalau saya dapat tugas dari Partai sebagai pengawasan, betul," ucap Wachid.

Baca Juga:

Kemenag Minta Jemaah Jaga Fisik dan Utamakan Ibadah Puncak Haji

Wachid menjelaskan, pihaknya tidak secara terperinci mengurusi urusan soal fasilitas maupun akomodasi perjalanan ibadah haji.

Sebab, kata anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini, penyediaan fasilitas bagi jemaah haji menjadi tanggung jawab pihak agen perjalanan.

"Persoalan pesawat hotel dan kemah di Arofah, komisi 8 menyerahkan kepada pihak travel yang ditunjuk oleh Sekjen DPR," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Calon Jemaah Haji Asal Klaten Meninggal Dunia di Pesawat