PIKIRAN RAKYAT - Langkah pahit terpaksa diambil oleh salah satu orangtua korban penyiksaan di Myanmar. Ia terpaksa memviralkan kondisi para TKI yang disiksa tersebut.

Tindakan tersebut dilakukan karena tidak adanya respons dari pemerintah berkaitan dengan permohonan yang diajukan. Ia telah mengajukan permintaan untuk membebaskan anaknya dan TKI lainnya yang disiksa di Myanmar.

Permohonan telah diajukan sejak Januari 2023. Namun, hingga Juni 2023, ia masih belum mendapatkan respons dari pemerintah.

Puncak keputusan yang dibuat yaitu pada Mei 2023. Setelah bulan kelima tersebut tidak ada respons dari pemerintah, ia kemudian memviralkan penganiayaan yang disebut para TKI di Myanmar dilakukan oleh atasannya.

Baca Juga: Pria di Sumut Mutilasi, Rebus, dan Bakar Istri tapi Divonis Bebas

"Setelah tidak adanya respons sampai Mei 2023, saya buat pilihan yang pahit dengan cara memviralkan para korban yang di Myanmar. Saya juga menyadari dengan viralnya video tersebut para korban mendapat penyiksaan dan intimidasi setiap harinya," katanya kepada Pikiran-Rakyat.com.

Usahanya untuk memviralkan kondisi tersebut mulai menunjukkan hasil. Sejumlah perusahaan yang mempekerjakan mereka mulai ketakutan.

"Setelah viral, perusahaan yang mempekerjakan mereka merasa ketakutan dan membebaskan sembilan orang dengan sejumlah uang yang ditransfer para orangtua korban ke perusahaan," ujarnya.

Namun, anaknya masih berada di Myanmar. Disebutkan olehnya, anaknya masih ditahan oleh perusahan yang dinilai tidak takut melakukan penganiayaan.

Baca Juga: 6 Bulan Berjuang Bebaskan Anak yang Dianiaya, Orangtua TKI di Myanmar Belum Dapat Jawaban Pemerintah

"Tiga perusahaan lain yang tidak merasa takut tetap menahan yang tiga orang ini, termasuk anak saya. Ada dua pria dan satu wanita. Sementara itu, yang sembilan orang sudah di Bangkok," ucapnya.

Selain mengajukan surat permohonan ke pemerintah, ia juga melayangkan nota keberatan ke KBRI Yangoon. Menurutnya, para pejabat negara tidak melakukan usaha untuk membebaskan para TKI yang dianiaya di Myanmar.

"Saya juga sudah melayangkan nota keberatan ke KBRI Yangoon. Ternyata pemerintah tidak bekerja sama sekali dalam upaya pembebasan para korban," tuturnya.

Disclaimer: Narasumber tidak ingin disebutkan namanya untuk alasan keamanan.***