AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah terus bersinergi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sejak 2019 lalu komitmen ini diteken dan terus dijalankan di lingkup PP Muhammadiyah, salah satunya melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada satuan pendidikan.

Hal ini dijelaskan Direktur Sosialiasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arif, dalam pertemuan lanjutan mengenai implementasi nota kesepahaman kerja sama antara KPK dan PP Muhammadiyah di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

baca juga:

"Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar dengan jutaan warga muslim sebagai anggotanya. Muhammadiyah juga memiliki Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang jumlahnya mencapai ribuan," katanya.

Hingga 2021, PP Muhammadiyah mencatat Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Indonesia sebanyak 163 universitas, 23 ribu PAUD dan TK, 348 pondok pesantren, 117 rumah sakit, 600 klinik dan ribuan pendidikan dasar dan menengah.

Sehingga dengan sumber daya manusia (SDM) yang besar, yang terus ditanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan sejak dini, pencegahan korupsi, program kajian dan pelatihan antikorupsi, diharapkan dapat melahirkan generasi antikorupsi yang berintegritas, amanah dan dapat menjadi agen antikorupsi di lingkungan masing-masing.

"Sinergi yang kuat antara KPK dan PP Muhammadiyah dalam mengatasi korupsi semoga bisa mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta menciptakan budaya antikorupsi yang lebih kuat di Indonesia," jelas Amir.

Sejauh ini kegiatan yang sudah dilakukan KPK dan PP Muhammadiyah terkait pencegahan korupsi meliputi pelibatan kelompok Perempuan Aisyiyah di tingkat provinsi, bimbingan teknis peran perempuan dalam gerakan antikorupsi, pelibatan Pemuda Muhammadiyah dalam Kelas Pemuda & LSM Antikorupsi serta bimbingan teknis untuk peran serta tokoh-tokoh agama dari Muhammadiyah dalam pencegahan Korupsi. Selain itu, KPK dan PP Muhammadiyah juga berkolaborasi dalam kegiatan perguruan tinggi Muhammadiyah dan sekolah-sekolah Muhammadiyah di berbagai daerah yang rutin dilakukan setiap tahun.

Sekretaris PP Muhammadiyah, M Izzul Muslimin, menuturkan, saat ini PP Muhammadiyah tengah gencar melakukan penyuluhan dan pendidikan terkait politik uang menuju tahun politik 2024, agar masyarakat terhindar dari jual beli suara.