AYOBANDUNG.COM - Bupati Bandung Dadang Supriatna tidak secara teratur melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun sebagai pejabat negara diwajibkan untuk melaporkannya setiap tahun.

Dalam periode waktu tertentu, Bupati Bandung Dadang Supriatna melaporkan harta kekayaannya kepada KPK pada bulan Mei 2019, Desember 2019, dan Desember 2021. Pada tahun 2019, dia tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bandung.

Namun, pada tahun 2021, dia menjabat sebagai Bupati Bandung.

Dewan Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Nandang Suherman, mengungkapkan bahwa Bupati Bandung seharusnya melaporkan harta kekayaannya secara rutin kepada KPK sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat terkait harta yang diperolehnya selama menjabat. Meskipun tidak ada sanksi yang diberikan, aturannya menuntut pelaporan harta kekayaan kepada KPK setiap tahun.

Baca Juga: Tampil Memukau di Americas Got Talent 2023, Benarkah Putri Ariani Dapat Cuan Rp7 Triliun dari Simon Cowell?

Nandang juga mencatat bahwa tidak adanya perubahan dalam jumlah harta kekayaan selama periode tersebut tampak tidak logis. Menurutnya, penurunan atau penambahan dalam jumlah harta kekayaan akan lebih masuk akal.

Dewan Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Nandang Suherman, mengungkapkan indikasi ketidakjujuran Bupati Bandung dalam melaporkan harta kekayaan Dadang Supriatna kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh Dadang Supriatna kepada KPK, terdapat ketidaksesuaian yang mencolok, terutama dalam nilai harta.

Nilai harta kekayaan Dadang Supriatna dalam LHKPN 2019 dan 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya, nilai tanah dan bangunan tetap Rp 6.607.250.000.

"Ini menunjukkan ketidakjujuran dan mungkin ada unsur kesengajaan dalam pelaporan LHKPN yang dilakukan oleh Bupati Bandung," ujar Nandang pada Kamis, 6 Juni 2023.

Baca Juga: Pinjaman KUR BRI Rp100 Juta 2023, Simak Rincian Angsuran Bulanannya, Bisa Bayar Cicilan Mulai Rp1 Juta?

Nandang menekankan bahwa seharusnya nilai tanah dan bangunan mengalami perubahan yang wajar setiap tahun.

"Secara ideal, nilai tanah dan bangunan cenderung meningkat," katanya.

Selain itu, nilai alat transportasi dan mesin juga mencurigakan. Dalam dua tahun, nilainya meningkat sekitar 16 persen dari Rp 2.270.000.000 menjadi Rp 2.650.000.000, atau bertambah sekitar Rp 380.000.000.

"Biasanya, nilai alat transportasi dan mesin mengalami penyusutan," ungkapnya.

Mengingat kondisi tersebut, Nandang melihat ada keanehan dalam pelaporan LHKPN yang dilakukan oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna.

"Ada kemungkinan unsur kesengajaan atau kealpaan. Sebagai pejabat publik, seharusnya dia jujur dalam segala hal, termasuk dalam melaporkan harta kekayaannya kepada KPK," tambahnya.

Kejanggalan dalam pelaporan LHKPN Dadang Supriatna kepada KPK, menurut Nandang, dapat merusak citra dirinya di mata publik. ***