PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyadari deklarasi cawapres Koalisi Perubahan perlu disegerakan demi mengamankan pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

AHY mengungkapkan itu setelah Andi Arief menyebut Partai Demokrat akan mencabut dukungan kepada Anies Baswedan.

AHY menilai, pernyataan itu diucapkan Andi Arief semata-mata karena khawatir atas keputusan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Bisa jadi (kekhawatiran)," kata AHY saat konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Juni 2023.

Baca Juga: 2 Program Ganjar Pranowo jika Terpilih Jadi Presiden Diungkap PDIP

AHY menilai, semakin cepat pendeklarasian, semakin memudahkan pembentukan sistem pemenangan Pilpres 2024.

"Saya tidak ingin terlalu berandai-andai, tetapi saya kembali kepada tesis dasar logikanya adalah dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi," katanya.

Menurut AHY, waktu kampanye yang telah disiapkan pun dinilai cukup untuk mengambil ceruk suara masyarakat. Mengingat, lanjut dia, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki penduduk lebih dari 200 juta orang.

"Mendapatkan satu persen saja artinya memenangkan 2 juta suara. Sedangkan nanti masa kampanye hanya 75 hari, tidak cukup," sebutnya.

Baca Juga: AHY Tak Ambil Pusing jika 'Gagal' Jadi Cawapres Anies Baswedan: Kami Tak Pernah Maksa

"Tentu tidak berbicara hanya yang ada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Dengan demikian, perlu mesin yang bekerja dengan sangat efektif, partai-partai politik sebagai pengusung. InsyaAllah pada saatnya juga harus menjalankan manajemen krisis, manajemen kampanye yang juga modern," ucapnya.

AHY juga menyebut adanya upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk menjegal proses pencapresan Anies Baswedan. Menurutnya, banyak framing yang sengaja dibentuk untuk menggagalkan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Padahal, kata dia, banyak masyarakat yang menghendaki adanya perubahan pemerintah melalui Pemilu 2024 mendatang.

"Kalau itu ya tadi saya katakan itulah regularitas dari setiap pemilihan umum 5 tahun sekali. Pergantian akan terjadi dengan sendirinya, tetapi perubahan dan perbaikan yang mendasar, yang fundamental," ucapnya.***