AKURAT.CO Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengingatkan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam menyampaikan opini khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.

"Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," ujar Meutya dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/6/2023).

Resolusi PBB telah dikeluarkan dan isinya meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina.

baca juga:

"Indonesia mendukung resolusi yang menjunjung tinggi penegakan rule of law khususnya Piagam PBB, hukum internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia," kata Meutya yang juga ketua DPP Partai Golkar.

Menurut dia, sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terus mendorong dialog dan diplomasi antara kedua negara bertikai itu melalui berbagai forum multilateral.

"Serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang Ukraina agar tidak berakhir pada konflik yang berbahaya seperti perang nuklir yang bisa mengancam keberlangsungan hidup umat manusia," imbuh Meutya mengakhiri.

Sebelumnya pada forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6/2023), Menhan Prabowo Subianto mengusulkan Resolusi Perdamaian untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia di antaranya meminta kedua belah pihak segera menarik mundur pasukan dari posisi masing-masing sejauh 15 kilometer dari garis depan ke zona demiliterisasi yang baru. Selain itu meminta PBB mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah yang menjadi sengketa.

Namun, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov menyebut resolusi perdamaian Prabowo sebagai usulan yang berasal dari Rusia bukan dari Indonesia. Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko menolak usulan tersebut.[]