TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan bahwa di tengah meningkatkannya angka kriminalisasi, persoalan pembinaan hukum di Indonesia jadi hal yang krusial.

Adapun hal itu disampaikan dalam sambutan pada acara Paralegal Justice Award 2023 di Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023) malam.

"Persoalan pembinaan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat krusial ditengah-tengah meningkatnya angka kriminalitas atau pelanggaran hukum setiap tahunnya," kata Yasonna.

Menkumham itu melanjutkan berdasarkan data dari sistem informasi database bantuan hukum, bahwa pada tahun 2022 jumlah penerima bantuan hukum alami peningkatan.

"Kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum seluruh Indonesia kurang lebih sebanyak 12.000 orang dan terus meningkat pada setiap tahunnya," jelasnya.

Kemudian kata Yasonna tingkat kriminalitas yang menjadi satu di antara acuan terhadap keberhasilan program pembinaan hukum untuk memberikan gambaran.

Bahwa Indonesia membutuhkan pola-pola pembinaan efektif untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

"Indonesia yang masih sangat rentan dengan pelanggaran hukum membutuhkan perhatian yang lebih, untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan masyarakat yang tertib hukum," tegasnya.

Namun kata Yasonna dari banyaknya jumlah perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum didominasi dengan perkara pidana sebesar 70 persen dan perdata sebesar 30%.

"Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani tersebut rata-rata merupakan perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat dari wilayah pedesaan," tutupnya.