PIKIRAN RAKYAT - Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria, PNS wanita dilarang menjadi istri kedua dari sesama PNS. Namun, mereka masih diizinkan untuk menjadi istri kedua, jika calon suaminya bukan dari kalangan PNS.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang berisi Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam aturan tersebut, selain jadi istri kedua, PNS wanita juga diizinkan menjadi istri ketiga, keempat, dan seterusnya, dari calon suami non-PNS.

"Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil," kata Pasal 4 ayat (2).

"Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat," tutur ayat (3) menambahkan.

Baca Juga: Gaji ke-13 PNS Cair 5 Juni 2023, Pakar Sarankan Pemanfaatan Dana yang Bijak

Sementara itu, izin untuk menjadi istri kedua disampaikan oleh PNS wanita secara tertulis. Dalam surat, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.

Kemudian, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa izin bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila:
a. Ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami;
b. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa dia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Akan tetapi, izin bagi PNS wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud;
c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
d. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Kecam Tindakan Pemerintah Atur Pernikahan PNS: Harus Batal!!!

Banjir Kritikan

Aturan pemerintah yang memperbolehkan PNS pria berpoligami, sedangkan PNS wanita tak boleh menjadi istri kedua menuai pro dan kontra dari masyarakat. Peraturan tersebut dinilai sangat tidak adil dan merugikan pihak perempuan saja.

Gelombang protes mengalir di berbagai media sosial, khususnya Twitter. Bahkan, sejumlah tokoh ikut mengecam aturan baru yang diterapkan untuk PNS di pemerintahan.

Salah satu yang mengecam aturan pernikahan PNS adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Susi Pudjiastuti. Menurut bos Susi Air itu, aturan yang dibuat tersebut harus dibatalkan karena tidak adil.

"Peraturan yang tidak berkeadilan harus batal demi hukum !!!" ujar Susi dalam cuitannya di Twitter pada Kamis, 1 Juni 2023.***