AKURAT.CO Partai Nasdem mendorong mantan sekjennya Johnny G Plate untuk buka-bukaan dan ikut membongkar kasus korupsi proyek BTS yang merugikan negara mencapai Rp8 triliun.

Kasus yang ditangani Kejaksaan Agung menjadi bola liar hingga mengaitkannya dengan keterlibatan sejumlah parpol dan pihak lain turut menikmati uang dari proyek pembangunan menara BTS.

Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengatakan, sikap partainya sudah tegas yakni meminta Kejagung tidak tebang pilih. Periksa semua pihak yang ditengarai ikut menikmati uang haram dari proyek tersebut.

baca juga:

"Ya harus begitu dong. Ini kan korupsi yang merugikan negara," katanya di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Johnny G Plate ditersangkakan Kejagung dengan kapasitasnya selaku Menteri Kominfo.

Plt Menkominfo, Mahfud MD, sudah menegaskan proyek BTS dilanjutkan kendati terdapat kerugian negara Rp8 triliun.

Belakangan muncul dugaan tiga partai ikut menikmati uang hasil korupsi itu. Sugeng menilai, proses hukum nantinya bakal membuka kasus ini secara terang-benderang, termasuk menjawab dugaan yang mengiringi penanganan kasus ini.

"Biar hukum yang bicara. Lantas proporsinya berapa, berapa kan harus jelas juga, intinya itu," lanjut anggota DPR itu.

Sugeng meminta Kejagung juga membuka secara terang perkara ini.

"Buka seluas-luasnya, ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur. Periksa semuanya. Rp8 triliun kan besar sekali," jelasnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membantah suami Ketua DPR, Puan Maharani, yakni pengusaha Happy Hapsoro ikut terlibat dalam proyek BTS.

Dia menganggap korupsi tersebut bermula dari kebijakan Johnny G Plate yang kini menyandang status tersangka, bukan pihak lain.

"Korupsi adalah korupsi dan itu dimulai dengan siapa pemegang mandat, pemegang kewenangan atas pengguna anggaran," ujarnya.

Hasto menegaskan pula PDIP menyusun program untuk memastikan terbangunnya pemerintahan yang bersih. Partai banteng juga memiliki pengalaman pahit terkait kasus korupsi namun melakukan introspeksi ke dalam.

"PDIP sendiri pernah mengalami hal yang pahit ketika ada kader kami menyalahgunakan kewenangannya dan kemudian partai melakukan upaya, melihat ke dalam untuk melakukan pembenahan dalam seluruh aspek kehidupan kepartaian yang memang didedikasikan untuk rakyat, bangsa dan negara," terangnya.