PIKIRAN RAKYAT - Buntut pernyataannya yang kontroversial, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Mustadi dilaporkan anggota Dewan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dia dianggap telah mencemarkan nama baik dan menghina anggota DPRD Probolinggo.

Kuasa hukum DPRD Kabupaten Probolinggo, Nur Sidiq menuturkan bahwa Mustadi telah menghina lembaga negara, karena menyamakan anggota Dewan dengan PSK. Sehingga, ASN yang merupakan sekretaris desa itu dilaporkan oleh seluruh anggota.

"Ini (laporan) bukan perorangan, karena yang disebut itu bukan perorangan tapi institusi. Keseluruhan sepakat (melaporkan)," ujarnya kepada wartawan, Kamis, 25 Mei 2023.

Mur Sidiq menuturkan bahwa sebelum rencana pelaporan dilakukan, pihak eksekutif telah melakukan rapat internal menyangkut persoalan tersebut. Bahkan, anggota dewan telah menunggu iktikad baik dari Mustadi untuk meminta maaf. Namun, apa yang mereka inginkan tak kunjung dilakukan sang ASN.

Baca Juga: Demonstrasi di Depan DPRD Pangandaran, Massa Minta Kasus Pengrusakan Rumah Warga di Wonoharjo Diusut

DPRD Kabupaten Probolinggo memiliki 50 orang anggota yang tersebar di 7 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai NasDem.

Video Viral

Mustadi melontarkan pernyataan kontroversial kepada anggota DPRD Probolinggo. Dalam cuplikan video yang viral di media sosial itu, dia terdengar membangdingkan anggota dewan di wilayahnya dengan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Ucapan Ketua kelompok tani di Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk itu disampaikan saat forum Sosialisasi Perencanaan Areal Tanam Tembakau Tahun 2023 di Auditorium Madakaripura, kantor Bupati Probolinggo, pada Rabu, 10 Mei 2023. Teriakan menggelegarnya pun terdengar di ruangan berisi sekitar 700 orang tersebut.

"Di Probolinggo ini, masih lebih mulia pel*c*r yang ada di Klerekan itu," kata Mustadi.

Dia menuturkan bahwa PSK menjual diri untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Sedangkan anggota Dewan hanya bisa melakukan kunjungan kerja, dan memikirikan diri sendiri.

Mustadi kemudian mempertanyakan permasalahan pupuk yang belum juga mendapatkan solusi. Apalagi, menurutnya, orang yang ditunjuk sebagai Plt yang bertanggung jawab kepada distributor dan kios, kerap membuat kekacauan serta membohongi kelompok tani dan petani di Kabupaten Probolinggo.

"Se-Jawa Timur, paling bobrok Kabupaten Probolinggo," ucapnya.

Baca Juga: Lagi, Anggota DPRD Kota Sukabumi Ditangkap Polisi karena Kasus Penggelapan Mobil Mewah

Polemik kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani di Kabupaten Probolinggo telah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Bahkan pada April 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masih mendapati adanya kios pupuk nakal yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan harga Eceran Tertinggi (HET).

Temuan tersebut didapati oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis, 6 April 2023. Pihaknya memberikan surat teguran tertulis kepada tiga kios pupuk yang kedapatan menjual pupuk bersubsidi di atas HET.

Menurutnya Tim Satgas melakukan inspeksi mendadak karena pihaknya sering menerima pengaduan kelangkaan dan harga pupuk bersubsidi yang menyebabkan keresahan di tingkat petani. Selain itu, kios berani menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai ketentuan karena melayani sejumlah petani yang tidak membawa identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ugas Irwanto menjelaskan, keberadaan pupuk dibutuhkan para petani di setiap kios-kios pupuk yang dikunjungi bahwasanya tidak ada kelangkaan pupuk subsidi, artinya stok pupuk subsidi masih banyak dan masih cukup untuk kebutuhan para petani. Menurutnya banyak stok pupuk bersubsidi yang tidak terambil atau tidak terbeli semua sesuai KTP para petani, sehingga Tim Satgas Bus Patas Probolinggo tetap masih menelusuri dan mencari penyebabnya.***