AKURAT.CO Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan melibatkan dialektika antar-institusi, partai politik dan pemerintah daerah.

Karenanya partai politik harus mampu mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis keilmuan dalam proses pembangunan.

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menjelaskan, telah terjadi perubahan pandangan terkait konsep parpol dari waktu ke waktu.

baca juga:

Pada 1770, filsuf sekaligus ekonom Edmund Burke merumuskan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok, beranggotakan laki-laki dan perempuan, yang bersatu atas dasar gagasan politik yang sama untuk memajukan kepentingan nasional.

"Kelompok tersebut, masih mengutip pendapat Edmund Burke, memiliki nilai, minat dan latar belakang pemikiran searah yang mengakomodasi perbedaan dan persamaan untuk berjalan bersama menuju satu tujuan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/5/2023).

Namun, pada awal abad 20, konsep partai politik bergeser menjadi sebuah organisasi elite dengan seperangkat sistem politik yang kompleks.

Padahal, dalam konteks pembangunan daerah, partai politik juga harus mengakomodasi kepentingan nasional yang direalisasikan.

"Selain dalam bentuk pembangunan fisik, juga sumber daya manusia," kata legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Tengah itu.

Menurut Lestari, partai politik juga harus mampu menjadi institusi pengasah nalar politik melalui pembelajaran berbasis visi dan ideologi. Kemudian, mengedepankan budaya berpikir kritis, menyajikan kebaruan berbasis pengetahuan ilmiah.

"Partai politik juga harus menjadi wadah kesadaran sosial akankepentingan nasional dengan mengedepankan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan atas negeri ini," jelasnya.