LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Pemerintah bakal merombak tunjangan kinerja (tukin) bagi PNS di Kemenjelata (instansi dengan tukin terendah) maupun Kemensultan (instansi dengan tukin tertinggi).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, saat ini tukin bagi PNS hanya dianggap sebagai hak bukan pendorong kinerja baik di Kemenjelata maupun Kemensultan.

Selama ini terjadi ketimpangan antara tukin di Kemenjelata maupun Kemensultan dan dengan adanya wacana rombak aturan diharapkan seluruh PNS bisa mendapat tunjangan sesuai dengan kinerja masing-masing.

Pemerintah mengakui, kinerja PNS selama ini tidak naik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, aturan pemberian tukin perlu dirombak agar tunjangan di Kemenjelata bisa naik dan setara dengan Kemensultan bagi PNS yang berkinerja sangat baik.

Baca Juga: Pegawai Pemkab Cianjur Kini Tak Lagi Diwajibkan Pakai Kemeja Merah Lagi Setiap Selasa

Baca Juga: PENDAPATANNYA BIKIN MELONGO! Polres Cianjur Tangkap Kawanan Pengelola Judi Online Beromset Rp6 Miliar

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas, PNS yang berkinerja baik akan mendapat tukin yang besar, namun yang berkinerja buruk akan mendapat tukin yang tidak sama nilainya.

Wacana pemerintah dalam merombak aturan pemberian tukin bagi PNS memberikan keuntungan dan kerugian.

Adapun keuntungan akan dirasakan oleh PNS di Kemenjelata adalah akan mendapat tunjangan yang besar apabila kinerja sangat baik.

Sementara itu, kerugian akan dirasakan oleh PNS di Kemensultan yang akan mendapat tunjangan kecil apabila kinerja sangat buruk.

Menpan RB Anas mengusulkan, gaji yang agak dinaikkan ini sedang dibahas bersama Menkeu Sri Mulyani.

Baca Juga: TABEL GAJI POKOK Kepala Desa dan Perangkat Desa Terbaru 2023, Nominalnya Fantastis, Berapakah?

Baca Juga: Mantan Kades di Bandung Barat Dikeroyok dan Kena Bacok, Begini Kronologi Lengkapnya