BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyebut Jawa Barat (Jabar) merupakan salah satu lumbung suara pada kontestasi Pemilu 2024. Diprediksi, hal itu akan berdampak pada meningkatnya jumlah aduan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

"Jadi fungsi kami itu menerima, memeriksa, dan memutus kasus, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tapi untuk tingkat kabupaten maupun kota hingga pusat, kalau tingkat kecamatan itu masih di KPU sama Bawaslu," kata Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media (Ngetren Media) di Kota Bandung, Senin 15 Mei 2023.

Dewa mengungkapkan, sejauh ini aduan terkait pelanggaran kode etik masih didominasi oleh wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Tidak menutup kemungkinan, aduan serupa akan meningkat di Jawa Barat (Jabar).

Baca Juga: Prediksi Skor Liga Champions: Inter Milan vs AC Milan di Semifinal Leg 2, H2H hingga Link Live Streaming

Sejauh ini, sudah ada 302 aduan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk ke DKPP dalam kurun waktu bulan Juni 2022 hingga 8 Mei 2023.

"Aceh 24 pengaduan, Sumut ada 54, kategori aduannya terkait tahapan dan non tahapan, seperti verifikasi parpol kalau non tahapan itu ada perilaku penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik pedoman perilaku dan sumpah janji sebagai penyelenggara," ungkapnya.

Dewa menuturkan, ada sejumlah tingkatan sanski bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik, mulai dari sanksi peringatan, diberhentikan sementara, diberhentikan dari jabatan, hingga sanksi diberhentikan tetap.

"Kita sudah ada penyelenggara di beberapa kabupaten yang diberi sanksi berupa pemberhentian tetap, itu tentu melalui kajian dan pertimbangan mendalam," tuturnya.

Baca Juga: KJP Bulan Mei 2023 Cair Hari Ini? Cek Pencairan di Sini

"Ada yang diberhentikan sebagai anggota, sebagai ketua, ada juga yang memang hanya peringatan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat (Jabar), Hilman Hidayat yang diwakili oleh kepala bidang Advokasi, Erwin Kustiman mengatakan bahwa peran DKPP harus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk media massa.

Menurutnya peran aktif media massa dalam mengupas dan mengawasi regulasi penyelenggaraan pemilu akan berdampak pada peningkatan Pemilu yang berkualitas.

"Media jangan sekadar memberitakan kandidat yang berkontestasi, seharusnya media fokus kepada aspek regulatif, fokus pada pelembagaan demokrasi secara utuh," ujarnya.

Baca Juga: 5 Ujud Doa Rosario Peristiwa Sedih Selasa 16 Mei 2023 Doa Khusus bagi Disabilitas dan Korban Pembunuhan