MerahPutih.com - Sebagian pihak menyayangkan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Musyawarah Rakyat (Musra) disayangkan. Pasalnya, Presiden Jokowi dinilai terlalu ikut campur dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Diketahui pada Musra kemarin, Jokowi mengemukakan kriteria calon presiden (capres) pada Pemilu tahun depan.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, kriteria capres yang diumumkan Jokowi merupakan upaya untuk mendikte rakyat. Padahal, kontestasi politik di negara demokrasi sepenuhnya merupakan kedaulatan rakyat.

Baca Juga:

NasDem Harap Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh Segera Terealisasi

"Jadi beliau (Jokowi) ingin mendikte rakyat sebetulnya, bahwa demokrasi akar rumput adalah memilih capres yang sesuai dengan seleranya Pak Jokowi, bukan seleranya rakyat," ujar Pangi di Jakarta, Selasa (16/5).

Pangi berpendapat, agenda Musra relawan itu merupakan panggung bagi Jokowi untuk menegaskan posisi sebagai king maker. Karena sejak diumumkannya Ganjar Pranowo sebagai capres, seolah PDIP mengambil posisi Jokowi sebagai orang pertama yang menghendaki Ganjar menjadi calon penerusnya.

"Jadi bagi Jokowi, (jangan dianggap remeh) relawan juga punya kekuatan, jejaring yang kuat. Kemarin kan seolah Ganjar ini di-take over, diakuisisi oleh Megawati. Iya Jokowi enggak mau saham kemenangan Ganjar itu karena PDIP saja," urainya.

Baca Juga:

Pengamat Sebut Anies dan Prabowo Jadi Kriteria Capres Jokowi di Pilpres 2024

Menurutnya, isi pidato Jokowi di hadapan para relawan menegaskan bahwa kriteria yang disampaikan merupakan selera pemerintah. Baginya, penentuan sosok capres tidak harus dicampuri.

"Karena dia menginginkan pemimpin yang mencintai bangsa dan negara supaya potensi Indonesia menjadi negara maju 13 tahun lagi itu bisa tercapai. Keberlanjutan itu sebetulnya adalah Ganjar. Kalau pesannya Pak Jokowi jelas bahwa yang menjadi capres itu ya Ganjar," tutupnya.

Seperti diketahui, pada Musra relawan di Istora Senayan Jokowi mengungkapkan kriteria presiden yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Kriteria yang Jokowi kemukakan sosok pemimpin berani.

Ia pun mencontohkan keberaniannya menyetop ekspor bahan mentah. Dia tetap melakukannya meskipun digugat Uni Eropa. (Asp)

Baca Juga:

NasDem Hargai Hak Prerogatif Jokowi Terkait Reshuffle Kabinet