PIKIRAN RAKYAT – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut informasi mengenai adanya 9 juta hektare lahan sawit yang belum membayar pajak. Temuan ini berasal dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang diungkapkannya pada Rabu, 10 Mei 2023.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa pihaknya akan memproses temuan ini sesuai protokol yang berlaku, dimulai dari penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Selanjutnya apabila ada permintaan klarifikasi dan Compliance Risk Management (CRM) dikeluarkan oleh pengelola, maka DJP akan melanjutkan dengan pemeriksaan.

Akan tetapi Suryo mengingatkan bahwa pengelolaan usaha sawit memiliki prosedur pelaporan pajak yang berbeda. Pengelola harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Bumi dan Bangunan sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) agar bisa diterbitkan.

Baca Juga: Caleg Golkar Bagi-Bagi Tiket Konser Coldplay, Beberkan Syaratnya: Khusus Warga Tangerang

SPPT ini akan digunakan untuk membandingkan data dugaan adanya utang pajak yang belum dibayar.

“Selisih 9 juta inikan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nanti akan kami sandingkan (dengan data DJP) supaya lebih presisi lagi selisihnya itu berapa,” tutur Aim Nursalim, direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi orang pertama yang mengungkap adanya 9 juta hektare lahan sawit yang belum membayar pajak.

“Dari 16,8 juta hektare itu, ternyata tidak semuanya membayar pajak. Hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak dan sekarang kita kejar itu,” ujar Luhut yang juga merupakan Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Baca Juga: Viral Diduga Video Asusila di TPU Tanah Kusir, Polisi Masih Lakukan Penyelidikan

“Saya sudah bilang ke Presiden Jokowi, nggak usah dibawa ke legal, penalti saja karena ini melanggar aturan. Nanti ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berapa nilai penaltinya,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendukung penuh upaya DJP untuk mendalami temuan Luhut tersebut.

“Sembilan juta hektare lahan sawit ini sangat luas, kalau mereka belum bayar pajak tentu negara dirugikan,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Ia juga mengapresiasi hasil audit BPKP terhadap laporan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS).

“Hasil audit BPKP dan BPDKS saya kira cukup menjadi acuan pemerintah untuk memperbaiki tata Kelola sawit kita. Mestinya lahan sawit yang luas itu menjadi potensi pajak yang besar,” ujar Cak Imin.***