AKURAT.CO Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menilai UU 34/2004 tentang TNI sudah cukup baik. Sehingga, belum dibutuhkan untuk dilakukan revisi.

"Ada undang-undang yang telah berjalan lama, dan menurut saya berjalan dengan baik," kata Prabowo menanggapi rencana revisi UU TNI kepada wartawan, Kamis (11/5/2023) malam.

Prabowo juga menyebut UU TNI masih relevan dan selaras dengan misi pemerintah dalam menjamin tugas pokok fungsi (tupoksi) dan transparansi TNI. Terutama dalam melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi.

baca juga:

"Kita mencegah pembocoran, kita mencegah korupsi, semua ini sangat tegas presiden menghendaki pengawasan yang ketat dan kuat," ujar dia.

Sebagaimana informasi yang beredar dalam tiga hari terakhir, Markas Besar TNI tengah menggodok rencana revisi UU 34/2004 tentang TNI. Revisi antara lain menyasar pada pengelolaan anggaran TNI agar tidak lagi melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Revisi UU TNI juga disebut akan memperluas jabatan fungsionaris TNI, di berbagai kementerian.

Muncul kekhawatiran revisi UU TNI bakal mengembalikan dwifungsi ABRI. Hal paling kritis dalam revisi itu, TNI ingin mengajukan kebutuhan anggaran langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa melalui Kemhan.[]