PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau pihak junta Myanmar agar mau bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam upaya penyelesaian konflik yang tengah mereka hadapi. Hal ini disampaikannya saat KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada Selasa, 9 Mei 2023 kemarin.

“Tadi dibicarakan juga tentang sikap Myanmar yang tidak responsif terhadap seruan negara-negara ASEAN lain,” kata Mahfud MD saat membicarakan ketidakhadiran negara tersebut dalam Pertemuan Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) ke-26 yang digelar di sela-sela KTT.

Menurut Mahfud, seluruh delegasi ASEAN tahun ini menyadari bahwa pengaruh kekuasaan junta militer di Myanmar kian tergerus. Menurut perkiraan, junta hanya mengendalikan 40-45 persen kekuasaan di negara tersebut, selebihnya terbagi ke suku-suku maupun kelompok primordial.

“Karena tidak mudah mari (Myanmar) kerja sama dengan negara-negara ASEAN. Kita bantu agar demokrasi bisa tumbuh dan masyarakat bisa terlindungi haknya,” ucap Menko Polhukam.

Baca Juga: Diplomat Indonesia Ditembaki di Myanmar, Jokowi: Stop Using Force

Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa situasi pelik di Myanmar tidak akan menyurutkan tekad Indonesia dan anggota ASEAN lainnya dalam menyerukan penghentian kekerasan.

“Stop using force. Stop violence. Kondisi ini tidak akan membuat siapapun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi,” ujar Jokowi dalam pernyataannya.

Sementara itu, pada KTT ke-42 kali ini, Myanmar hadir dengan perwakilan dari pejabat kementerian luar negeri.

“Selama keketuaan Indonesia, kami tidak mengundang wakil politik melainkan perwakilan non-politis,” ucap Sidharto Suryodipuro selaku Direktur Kerja Sama ASEAN Kemenlu RI.

Baca Juga: Kasus TPPO Myanmar Naik ke Tingkat Penyidikan, 5 Terduga Agen Keberangkatan PMI Ilegal Diperiksa

ASEAN selama ini mengecualikan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi di kawasan tersebut. Hal ini lantaran militer dianggap gagal menerapkan rencana perdamaian yang sudah diinisiasi pemimpin negara ASEAN pada April 2021 lalu.

Konsensus Lima Poin merupakan rencana yang dirumuskan guna mengatasi konflik berkepanjangan di Myanmar. Poin-poin dari konsensus itu termasuk menuntut penghentian kekerasan, dialog dengan pemangku kepentingan, penunjukan utusan untuk proses mediasi, izin pemberian bantuan kemanusiaan, serta izin pengiriman utusan khusus ASEAN untuk bertemu pemangku kepentingan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN OCHA) menyampaikan bahwa militer terus menggencarkan serangan udara, mengebom desa, sekolah, fasilitas medis, dan kamp pengungsi.***