MerahPutih.com - Kota Solo, Jawa Tengah menjadi kota kelima sebagai Kota Lengkap nasional. Launching Solo Kota Lengkap dilakukan langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto di Pendapi Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/5).

Menteri ATR/BPN Hadi, mengatakan sejak tahun 1960 ketika UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, baru kali ini kota lengkap bisa dideklarasikan. Sebelum Solo ada Kota Denpasar, Madiun, Bontang, dan Tegal.

Baca Juga:

Diserang Hoaks, Istri Mantan Menteri ATR/BPN Bakal Menggugat

"Keberhasilan merealisasikan kota lengkap tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi antara Pemda dan kantor pertanahan yang dibantu Forkompinda sehingga kota lengkap bisa terealisasi," kata Hadi.

Mantan Panglima TNI ini menyebut Kota disebut lengkap karena pertama, semua sudah terdaftar dan dipetakan secara spasial dan yuridis. Dia menegaskan secara spasial tidak ada bidang di Kota Solo yang overlapping atau tumpang tindih.

"Tidak terjadi gap. Sedangkan secara yuridis, dibuku tanah dijelaskan surat tanah baik secara fisik dan yuridis secara akurat makanya perlu dilakukan kerja keras. Di solo sudah melakukan syarat itu," papar dia.

Dia mengatakan keuntungannya menjadi Solo Kota Lengkap adalah masyarakat punya hak secara tanah dan secara ekonomi. Kemudian masyarakat tidak disuguhkan tanah sengketa, dan tumpang tindih.

"Mafia tanah tidak akan ada, tidak akan bisa. Karena semua tanah sudah terdaftar. Kelebihan lain investor datang ke Solo akan mudah karena memiliki kepastian hukum," papar dia.

Baca Juga:

Mantan Menteri ATR Jabat Komisaris Utama Ancol

Apabila sertifikat tanah dimasukkan dalam sistem digitalisasi, kata dia, akan lebih mudah. Sebab BPN sudah melayani secara elektronik.

"Layanan mengurus sertifikat bisa dilakukan secara elektronik. Kedepan ada lagi layanan jual beli atau peralihan hak, semua dilakukan secara elektronik," ucap dia.

Dia menambahkan program Kota Lengkap terealisasi tak lepas dari Presiden Jokowi. Atas dasar itu dilakukan percepatan sertifikat tanah.

"Terdapat sertifikat 40 juta pada 2017 Target 126 juta bidang sampai sekarang. Artinya satu tahun menghasilkan 500.000 sertifikat tanah," imbuh dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ini Solo Kota Lengkap bisa jadi contoh daerah lain di Jawa Tengah.

"Solo jadi contoh yang pertama (Kota Lengkap). Mudah-mudahan di seluruh Jateng. Setelah itu harus ada komunikasi dengan pemerintah, edukasi agar tidak digadaikan atau bahkan dijual," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Kejagung Diminta Tolak Pelimpahan Kasus Istri Mantan Menteri ATR/BPN