Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

Elshinta.com - Pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 tidak lama lagi akan digelar. Potensi terjadinya gesekan dan kekerasan setiap penyelenggaran hampir selalu terjadi. Tidak terkecuali potensi kekerasan itu juga sering terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Komisioner Bawaslu DIY bidang pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat, Mohammad Najib mengungkapkan dari beberapa survei akan tingginya potensi terjadinya kekerasan politik di DIY. Konvoi masa parpol seringkali menjadi ajang untuk main hakim sendiri. Bawaslu menyebut di DIY ada semacam tradisi konflik antara kelompok hijau dan merah. Oleh karena itu, di DIY perlu ada upaya serius untuk mencegah tindak kekerasan yang kemungkinan terjadi pada Pemilu 2024.

"DIY ini katanya kota budaya namun riest Wahid Institut tahun 2024 DIY merupakan provinsi dengan potensi kekerasan politik tertinggi setelah Jawa Barat. Aksi main hakim sendiri sering dilakukan para laskar Parpol saat konvoi. Kemudian konvoi dengan kenalpot blombongan (bring) itu fenomena Yogya. Padahal kita ini kota pelajar, kota budaya," kata Mohammad Najib di DPRD DIY, Selasa (9/5/3023).

Dalam peta kerawanan Pemilu 2024, Bawaslu mengungkap bauwa dari data agregat kabupaten/ kota dalam dimensi konstestasi yang meliputi sub dimensi hak dipilih dan kampanye calon dengan 63,87 maka DIY merupakan peringkat ke 2 paling rawan secara nasional. Berdasar hal itu tentu perlu perhatian pihak-pihak terkait sehingga bisa diminimalkan atau dicegah hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi.

"Perlunya untuk melakukan pendidikan pemilih agar kita sebagai warga Yogya itu tidak malu. Melihat data seperti ini itu seperti dipermalukan, karenakan berbeda dengan yang disampaikan selama ini yang katanya Yogya berhati nyaman. Kita ingin ada upaya lebih serius, terukur dan koperatif agar ada treatmen ada kesungguhan dari kita untuk merubah situasi ini," ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Rabu (10/5).

Peta lerawanan yang dibuat oleh Bawaslu menjadi early warning system yang diharapkan menjadi arahan sehingga bisa menghindarkan timbulnya kejadian yang tidak diinginkan.

Ia mengungkap bahwa yang selama ini yang terjadi di Yogyakarta adalah dua kelompok yaitu merah dan hijau. Dua kelompok itu disebutnya merupakan musuh bebuyutan di Yogya. Dari kejadian yang seperti sudah menjadi tradisi tersebut maka kemungkinan ada kelompok-kelompok dinamis yang memanfaatkan Parpol sebagai kerudung sehingga mereka merasa bisa bebas melakukan apa saja.

"Kita memang punya tradisi yang negatif khususnya di kota Yogya antara merah dan hijau, itukan musuh bebuyutan. Ini soal siapa memanfaatkan siapa. Saya melihat kelompok-kelompok dinamis memanfaatkan kerudung parpol. Manfaatkan kampanyr parpol seolah merasa dibackup parpol, sehingga merasa jadi kebal hukum, karena merasa dibackup dan merasa bebas melakukan apapun, "jelasnya.

Ia berharap, dengan PPP dan PDIP yang kali ini mengusung capres yang sama diharapkan bisa meredam konflik kedua kelompok tersebut.

Bawaslu DIY berharap ada upaya-upaya pencegahan akan terjadi pelanggaran pemilu. Karena Pemilu yang bermartabat bisa dicapai apabila pelanggaran-pelanggatan pemilu bisa diminimalkan. Dan semakin banyak pelanggaran maka Pemilu itu menjadi tidak bermartabat. Bawaslu juga me dorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Saat ini partisipasi masyarakat dinilainya masih kurang.

"Setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas dan profesional. Sehingga bisa jadi efek jera, sehingga bisa tertib dengan semakin sedikit pelanggaran maka pemilu berlangsung bermartanad dan bebrudaya," pungkas Mohamad Najib.