LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Nadiem Makarim singgung Pemda soal usulan formasi pengadaan ASN PPPK 2023, non ASN wajib tahu jumlah formasi per Mei 2023.

Kabar terbaru, jumlah usulan formasi pengadaan ASN PPPK dari Pemda per Mei 2023 masih minim dan baru tembus 266.560 formasi.

Pada kesempatan rapat bersama dengan keempat kementerian lainnya, Nadiem menyinggung pentingnya Pemda menyampaikan usulan formasi pengadaan ASN PPPK 2023.

Baca Juga: Cara Cek Saldo di Rekening Berkurang atau Tidak setelah BSI Mobile Error, Tabungan Masih Aman?

Menteri Pendidikan menyampaikan akan mendorong Pemerintah Daerah untuk menyampaikan usulan formasi sesuai kebutuhannya.

Sementara itu Menteri PAN RB, Anas Azwar, pun menyampaikan pentingnya kolaboratif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Keduanya sangat berperan penting dalam menuntaskan persoalan guru di daerah saat ini yang masih berstatus sebagai guru honorer.

Kita sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non-ASN, kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata MenPAN RB seperti yang dikutip ayobandung.com dari laman resmi KemenPAN RB.

Baca Juga: NGAKAK Sampai Sakit Perut, Viral Tragedi Lucu di SEA Games 2023 Kamboja! Ada Air Terjun dalam Kamar VIP Atlet

Disampaikan juga pada kesempatan itu, MenPAN RB sampaikan data terbaru soal jumlah usulan formasi per Mei 2023, yakni sejumlah 266.560 formasi saja.

Tentunya ini menjadi pegangan bagi Pemda dan juga bagi segenap guru honorer di daerah yang akan mengikuti seleksi pengadaan ASN PPPK 2023.

Sebab, dilihat dari jumlah tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan usulan formasi kepada pihak Kementerian.

Selain itu, jika mengacu kepada hasil kesepakatan rapat ketiga Kementerian dalam penentuan arah kebijakan untuk pengadaan ASN tahun 2023, maka dipastikan bahwa formasi prioritas adalah guru dan tenaga kesehatan saja.

Sehingga ditekankan kepada Pemerintah Daerah untuk sesegera mungkin menyampaikan usulan kebutuhan formasi kepada kementerian agar bisa disesuaikan dengan anggaran fiskal oleh Kemenkeu dan hal-hal teknis BKN dalam pengadaan ASN PPPK 2023 mendatang.***