AKURAT.CO Jelang tahun politik 2024, money politic atau politik uang menjadi salah satu ancaman yang harus diantisipasi. Karenanya diperlukan pendidikan antikorupsi.

Praktik tersebut dalam kontestasi politik sudah menjadi karakter lingkungan yang membudaya, mengonstruksi dan mempengaruhi sistem politik demokrasi. Akhirnya politik uang di Indonesia menjadi hal yang lumrah terjadi.

Dalam kontestasi politik sendiri, uang dapat menentukan seseorang terpilih atau tidak. Pemberian uang, barang, jasa atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang menyebabkan politik berbiaya tinggi.

baca juga:

Imbasnya, praktik ini berpotensi menghadirkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Akhirnya setelah menjabat, ia berpotensi melakukan kecurangan, penerimaan suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk.

Jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, politik uang dapat menjadi lingkaran setan yang seolah tidak ada ujung pangkal penyelesaiannya. Maka tidak hanya mencoreng arti demokrasi, tapi juga tatanan tradisi luhur bangsa Indonesia.

Sasaran empuk politik uang adalah para pemilih. Berdasarkan data olahan DEEP Indonesia pada Pemilu 2019, 44% pemilih melakukan penolakan terhadap politik uang namun tetap menerima uang. Mayoritas pemilih yang menolak politik uang tetapi menerima politik uang adalah perempuan. Berbagai alasan menjadi latar belakang perempuan melakukan hal tersebut, seperti faktor kebutuhan (ekonomi), adanya tekanan secara sosial maupun politis, permisif karena risiko kecil, dan minimnya literasi serta pemahaman tentang politik uang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat fenomana ini sebagai salah satu urgensi dalam penanaman pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, KPK terus berupaya untuk dapat memberikan pendidikan antikorupsi inklusif kepada seluruh elemen masyarakat. Melalui pelbagai program pendidikan, KPK mencoba melakukan pendekatan untuk dapat meningkatkan kesadaran publik terkait pencegahan korupsi, utamanya menjelang Pemilu 2024.

Edukasi Antikorupsi

Jika mendasarkan pada penyelenggaran pemilu, maka melibatkan tiga elemen, sebagai penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu); sebagai peserta yakni partai politik; dan sebagai pemilih yaitu masyarakat, maka ketiga elemen tersebut penting dilakukan penataran penyelenggaraan pemilu yang jujur berintegritas.

Pendekatan strategi pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK kepada penyelenggara pemilu, dilakukan diantaranya melalui program PAKU Integritas. Program ini bertujuan untuk menguatkan karakter dan integritas para penyelenggara negara. Hal ini mengingat bahwa penyelenggara negara merupakan teladan dalam menjalankan tugasnya di instansi. Termasuk terhadap KPU dan Bawaslu.

Kemudian bagi para kontestan pemilu, KPK mengusung program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu yang ditujukan untuk seluruh kader partai sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang. Program ini bertujuan agar kader memahami korupsi dan dampaknya serta mendorong penguatan budaya antikorupsi.

Bus Antikorupsi KPK

Terakhir, bagi para pemilih, KPK melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye kepada seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui program Roadshow Bus Antikorupsi.

KPK menggunakan bus untuk hadir langsung ke tengah-tengah masyarakat, memberikan edukasi antikorupsi dan nilai-nilai integritas dengan cara yang menarik dan menyenangkan.

Program Bus Antikorupsi bertujuan untuk menginformasikan program-program pemberantasan dan pencegahan korupsi, mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi, serta bersinergi dengan masyarakat dalam membangun kesadaran antikorupsi.

KPK berharap program ini dapat memberikan andil besar dalam membangun budaya antikorupsi sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengambil peranan dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam menyambut tahun politik.

Tahun 2023, Roadshow Bus KPK kembali hadir. Mengangkat tagline "Hajar Serangan Fajar”, Bus KPK tahap pertama akan menyambangi masyarakat di daerah Jabodetabek mulai bulan Mei hingga Juli 2023.

Berbagai kegiatan menarik bisa diikuti oleh masyarakat pada Roadshow Bus KPK ini, seperti pertunjukan seni dan permainan bertema antikorupsi, diskusi dan nonton bareng film antikorupsi, hingga peningkatan kapasitas antikorupsi untuk berbagai kalangan. Selain masyarakat umum, program ini juga menyasar para guru, pelajar, mahasiswa, dan dosen.

Berikut jadwal Roadshow Bus Antikorupsi KPK 2023:

1. Jakarta: 7 Mei

2. Kota Bogor: 14 Mei

3. Kota Depok: 21 Mei

4. Kabupaten Bogor: 4 Juni

5. Kota Tangerang: 11 Juni

6. Kota Bekasi: 18 Juni

7. Kabupaten Karawang: 25 Juni

8. Kota Bandung: 2 Juli