MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta heran dengan Pemprov yang baru menemukan 194 ribu warga Jakarta yang tidak tinggal di ibu kota.

"194 ribu itu kan jumlah yang tidak sedikit, pasti udah menumpuk berbulan bahkan bertahun-tahun. Jika kita bisa responsif terkait data kependudukan ini, pasti akan meningkatan keadilan bagi Warga Jakarta," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

Baca Juga:

Dampak Penonaktifan NIK KTP DKI

Ara panggilan akrab Anggara ini pun meminta Pemprov DKI untuk melakukan pemutakhiran berlaka data kependudukan di DKI.

"Jika tidak ada sistem untuk memutakhirkan data kependudukan, pasti akan terjadi seperti ini karena mobilitas di Jakarta cukup tinggi. Misalkan keluarga yang baru menikah pindah ke kota-kota yang berbatasan dengan Jakarta kan banyak," ujarnya.

"Ini jadi kekhawatiran kita karena implikasinya bisa ke banyak hal. Salah satunya bantuan sosial yang nanti tak tepat sasaran karena mereka yang sudah pindah masih mendapatkan kuota. Sedangkan banyak masyarakat tidak mampu bahkan belum dapat bantuan apapun," sambungnya.

Baca Juga:

Disdukcapil Temukan 194 Ribu NIK Warga Tidak Berdomisili di Jakarta

Wakil Ketua Komisi E ini meminta Pemprov DKI dapat melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkala lewat instrumen pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW dan RT) serta kader dasawisma.

"Kita rumuskan sistem agar pelaporan tentang warga yang baru tinggal atau pindah dari setiap wilayah menjadi mudah oleh pengurus wilayah. Karena mereka yang paling tau perubahan di masing-masing wilayah. Jika ada yang baru tinggal atau pindah, langsung lapor ke kelurahan dan langsung _update_ data kependudukannya," papar dia. (Asp)

Baca Juga:

Tekan Golput Jadi Alasan Pemprov Nonaktifan NIK Warga yang Tak Lagi Tinggal di Jakarta