JAKARTA - Pemerintah berupaya menangkal disrupsi informasi menjelang Pemilu 2024 dengan menyiapkan enam strategi di antaranya memperluas aksi publik dengan meningkatkan kesadaran masyarakat literasi media dan kemampuan berpikir kritis.

"Strategi pertama adalah memperluas aksi publik antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat literasi media dan kemampuan berpikir kritis dalam menerima," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis (4/5).

Saat menjadi pembicara utama dalam acara Menangkal Disinformasi Informasi di Tahun Politik yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation, Lembaga Ketahanan Nasional dan Katadata, Andi mengatakan, strategi kedua adalah meningkatkan kemampuan negara untuk bertindak seperti membentuk tim yang bertugas memantau penyebaran informasi serta mampu merespons cepat berbagai misinformasi dan disinformasi yang tersebar di berbagai platform.

"Sedangkan strategi ketiga adalah melakukan operasi langsung terhadap pelaku disinformasi," kata Andi.

Baca Juga :

KPU NTB Tegaskan Tak Ada Penundaan Pemilu 2024

Andi menambahkan strategi keempat yang dilakukan Lemhannas untuk menangkal disrupsi informasi yaitu menerapkan transformasi informasi pemilu di mana KPU, Parpol, dan kandidat harus secara reguler merilis aktivitas-nya untuk meminimalkan para pihak memanfaatkan misinformasi dan disinformasi untuk memanipulasi publik.

Strategi kelima yaitu melakukan kolaborasi lintas lembaga contohnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen untuk memverifikasi misinformasi dan disinformasi yang tersebar di masyarakat.

Sementara strategi keenam adalah melakukan kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral, untuk memitigasi disrupsi informasi yang bersifat lintas negara.

Country Representative The Asia Foundation Hana Satriyo mengatakan, Pemilu 2024 akan menjadi ujian resiliensi demokrasi di Indonesia. Masih minimnya literasi digital masyarakat membuat hoaks atau berita bohong diprediksi akan semakin sulit dibendung.

Kata Hana, Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri mengingat banyaknya kekhawatiran kontestasi demokrasi akan disertai pula dengan menguat-nya kontestasi narasi yang justru mengurangi kualitas demokrasi seperti berita hoaks dan juga hate speech.

"Sejumlah riset pada beberapa Pemilu terakhir menyebutkan bahwa menjelang Pemilu terjadi peningkatan signifikan lalu lintas kabar bohong, fitnah dan hasutan-hasutan, terutama melalui jaringan sosial media dan aplikasi pesan seperti WhatsApp," ucap Hana.

Baca Juga :

KPU Deklarasikan Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa

Menurut Hana, The Asia Foundation terus berupaya memberikan dukungan untuk peningkatan literasi digital, termasuk mempromosikan gerakan anti-hoaks.

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara