JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik terbitnya Asean Taxonomy for Sustainable Finance versi kedua (ATSF v2) sebagai standar bersama Asean untuk pembiayaan hijau.

Sebelumnya, Asean Taxonomy Board (ATB) telah menerbitkan ATSF v2 pada Maret 2023. Taksonomi itu menjadi panduan dalam mengklasifikasi kegiatan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan hijau.

Seperti dikutip dari Antara, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/5), mengatakan masuknya pendanaan untuk pengakhiran PLTU secara dini merupakan indikasi bahwa pemerintah di kawasan ini mendukung pencapaian net zero emission (NZE) pada pertengahan abad ini.

Salah satu hal yang baru dan pertama kalinya dipertimbangkan dalam Asean Taksonomi versi kedua ini adalah pengakhiran operasional PLTU batu bara secara bertahap sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan untuk mencapai target Persetujuan Paris.

Baca Juga :

Pelestarian Lingkungan, Menteri LHK Apresiasi Kinerja Rimbawan Jaga dan Kelola Hutan

ATSF v2 ini juga menyertakan kriteria penyaringan teknis (technical screening criteria/TSC) terhadap pembiayaan transisi energi, termasuk pengakhiran operasional PLTU batu bara ke dalam kategori hijau dan kuning.

TSC merupakan kriteria kuantitatif atau kualitatif yang menjadi dasar penilaian klasifikasi apakah suatu aktivitas termasuk dalam kegiatan green (hijau, berkontribusi sangat penting terhadap tujuan lingkungan), amber (kuning, belum memenuhi kriteria untuk hijau, namun menunjukkan langkah progresif untuk mencapai pembangunan Asean yang berkelanjutan) atau red (merah, tidak sesuai dengan tujuan lingkungan).

Lebih lanjut, Fabby mengatakan lebih dari separuh listrik di Asean berasal dari PLTU batu bara, sedangkan untuk mencapai target Persetujuan Paris, seluruh PLTU harus dipensiunkan pada 2040.

Pendanaan Hijau

Dalam konteks itu, kata dia, ATSF v2 dapat mengakselerasi pengakhiran operasi PLTU di Asean melalui pendanaan hijau.

IESR menilai implementasi taksonomi Asean tersebut perlu dioptimalkan seiring keketuaan Indonesia di Asean 2023. Indonesia dapat memperkuat kerja sama di antara negara-negara Asean dalam mengatasi tantangan transisi energi, di antaranya rendahnya investasi di sektor energi terbarukan dan pengakhiran operasional PLTU batu bara.

Indonesia telah memiliki beberapa peluang pendanaan internasional untuk pengembangan energi terbarukan dan pengakhiran operasional PLTU batu bara melalui just energy transition partnership (JETP), energy transition mechanism (ETM), dan clean investment fund-accelerated coal transition (CIF-ACT) dengan total 24,05 miliar dollar AS.

Baca Juga :

Pelestarian Lingkungan, Pemkab Lumajang Minta Peran Masyarakat Jaga Kelestarian Sungai

Namun, IESR mengkaji setidaknya diperlukan 135 miliar dollar AS hingga 2030 untuk biaya transisi energi di Indonesia, termasuk pengakhiran operasi PLTU.

Redaktur : Marcellus Widiarto

Penulis : Eko S