PIKIRAN RAKYAT – Kegiatan Hari Buruh Internasional bertajuk May Day Fiesta tak dihadiri para bakal calon presiden (Capres) 2024. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto dikabarkan tak hadir dalam agenda yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2023.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, rencananya ada dua calon presiden yang bakal hadir, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ia menuturkan kedua capres itu diundang namun tidak dapat hadir.

"Yang memberikan respon adalah Pak Ganjar Pranowo tapi beliau tidak bisa hadir karena dipanggil partai politiknya," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 1 Mei 2023.

Iqbal berujar, ketidakhadiran Ganjar kemungkinan karena ada urusan partai yang harus dihadiri terkait persiapan kampanye Pemilu mendatang. Sedangkan, capres lainnya, Anies Baswedan diundang tapi tidak merespons.

Baca Juga: Buruh dan Ojol akan Deklarasi Dukung Anies Baswedan Difasilitasi PKS

Sementara Prabowo Subianto, kata Iqbal, pihaknya tidak mengundang sama sekali karena Menteri Pertahanan itu dianggap mendukung persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

"Nanti kami mau minta klarifikasi lagi ke Pak Prabowo benar enggak seperti itu," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

7 tuntutan aksi Hari Buruh 2023

Baca Juga: Buruh Cimahi Bertolak Ke Jakarta, Ikut Aksi Hari Buruh Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada tujuh tuntutan yang disuarakan massa aksi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Senin, 1 Mei 2023. Sebelumnya, buruh membawa enam isu tuntutan tetapi kini bertambah satu isu sehingga menjadi tujuh tuntutan.

Tuntutan pertama, cabut omnibus law UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Kedua, mendesak agar ambang batas parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen. Said Iqbal menilai, syarat ambang batas parlemen dan presiden telah membahayakan demonstrasi yang selama ini dikenal.

Ketiga, mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Keempat menolak RUU Kesehatan.

Kelima, reforma agraria dan kedaulatan pangan. Massa aksi peringatan May Day akan menolak bank tanah, impor beras, kedelai, dan lain-lain.

Keenam, memilih calon presiden pemilu 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja. Iqbal mengaku bahwa partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan UU Ciptaker. Terakhir atau ketujuh adalah HOSTUM yakni hapus outsourcing dan tolak upah murah.***