FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar, Awang Dermawan, mendesak aparat kepolisian agar menindak tegas Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengancam ingin membunuh warga Muhammadiyah.

Menurutnya, sikap tegas kepolisian dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. "Polisi mesti segera menangkap pelaku untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merusak persatuan umat beragama. Ancaman pembunuhan ini adalah hal yang mengerikan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa," katanya, Selasa (25/4/2023).

Sebelumnya diberitakan, peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin berkomentar tak bijak di akun Facebooknya yang mengancam akan membunuh semua warga Muhammadiyah.

Polemik itu bermula saat Prof Thomas menuliskan di Facebook keheranannya dengan Muhammadiyah yang tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan Lebaran 2023, namun ingin memakai lapangan untuk salat Idulfitri.

Awang pun mengecam sikap dan komentar intoleran bernada provokatif yang ditunjukkan AP Hasanuddin dan juga salah seorang profesor BRIN, Thomas Djamaluddin. Ia berpendapat, sikap dan perilaku demikian merupakan kualitas terendah orang yang mengaku intelektual yang bahkan berasal dari lembaga pemerintah.

"Mereka ini yang selalu mendengungkan toleransi tapi nyatanya berwatak intoleran. Pimpinan BRIN harus mengevaluasi dan menindak tegas para bawahannya yang bersikap demikian," tegasnya.

Kendati demikian, Awang tetap mengimbau seluruh kader persyarikatan, khususnya kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak terpancing dengan upaya-upaya provokatif yang dapat memecah belah umat dan merusak persatuan bangsa.

"Kiyai Dahlan dulu juga pernah mengalami intimidasi dan persekusi saat membetulkan arah kiblat dan melakukan pembaharuan lainnya. Namun, beliau tetap mengedepankan adab dan konsisten pada jalur perjuangan dakwah Islam rahmatan lil alamin," katanya.

Awang juga mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat. Hal itu, menurut dia, sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga keharmonisan hidup umat beragama.

"Tentu semua ini mesti diawali oleh negara yang mesti menunjukkan sikap mengayomi seluruh umat beragama di Indonesia," tutupnya. (sam/fajar)