LENGKONG, AYOBANDUNG.COM - Pemerintah akan memberikan keputusan terkait penanganan tenaga honorer berdasarkan golongan, ada yang akan segera diangkat menjadi PNS hingga terancam di blacklist.

Turut angkat bicara terkait nasib tenaga honorer di Indonesia Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mengupayakan solusi terbaik untuk tenaga honorer agar bisa segera diangkat menjadi PNS.

Namun keputusan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tersebut tidaklah berlaku untuk semua golongan melainkan hanya untuk dua golongan tenaga honorer saja.

Baca Juga: Bolehkah Mencuci Botol Bayi Dengan Air Panas, Ini Alasannya

Sementara untuk tenaga honorer yang berasal dari 3 golongan lain harus waspada terhadap ancaman blacklist dari daftar yang akan diangkat menjadi PNs 2023.

Menanggapi hal tersebut Mahfud Md memberikan tanggapan yang berpihak kepada para tenaga honorer yaitu pemerintah tidak serta merta dihapus melainkan telah menyiapkan beberapa solusi.

Siapa saja 2 golongan yang akan segera diangkat menjadi PNS dan 3 golongan akan diblacklist tersebut? simak ulasan berikut ini.

Adapun 2 golongan yang beruntung akan segera diangkat menjadi PNS atau PPPK tersebut adalah tenaga pendidik dan kesehatan.

Baca Juga: Bansos Rp2 Juta Bakal Ditransfer Ke Kartu KKS Setelah Lebaran 2023, Catat Jadwal Pencairannya!

Hal tersebut dikarenakan pada seleksi CPNS tahun 2023 ini pemerintah fokus pada pemenuhan kebutuhan publik terhadap pelayanan dasar.

Pemerintah telah menyiapkan banyak formasi untuk tenaga honorer yang berasal dari tenaga pendidik dan kesehatan untuk beberapa wilayah di Indonesia.

Terlepas dari kabar gembira untuk dua golongan diatas sayangnya hal sebaliknya justru datang untuk tiga golongan tenaga honorer yang lain yang tidak dapat memenuhi syarat pengangkatan tenaga honorer.

Tiga tenaga honorer yang kurang beruntung tersebut adalah pengemudi, kebersihan, dan satuan pengamanan (SATPAM).

Baca Juga: Prabowo Subianto Kunjungi Mahfud MD, Sinyal Duet Capres-Cawapres 2024?

Mahfud MD tidak hanya diam menanggapi masalah ini, ia pun memiliki solusi yang diduga sangat tepat untuk masa depan 3 golongan yang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi ASN tersebut.

Dalam hal ini Menko Polhukam tersebut mengusulkan bahwa tenaga honorer tersebut bisa diatur menggunakan skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga sehingga mereka memiliki kepastian hukum.