AKURAT.CO Sekprodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menyoroti para parpol yang terus menggulirkan sosok cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo setelah penunjukan PDIP di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Menurut Gugun, konstitusi di Indonesia agak aneh. Jabatan wakil presiden (wapres) secara limitatif disebut hanya mendampingi, mewakili, menggantikan jika presiden berhalangan tetap.

"Itu artinya jabatan wakil presiden harusnya orang pilihan presiden, bukan pilihan partai koalisi, yang mungkin agak dipaksakan," katanya dihubungi Senin (24/4/2023).

baca juga:

Sebab, kata Gugun, norma di dalam konstitusi tegas bahwa capres dan cawapres dipilih secara berpasangan. Makna "berpasangan" itu artinya ditentukan oleh partai koalisi pengusungnya, tidak oleh presiden terpilih.

"Itulah mengapa saya menyebut ada ambivalensi jabatan wapres. Kalau disebut sebagai pendamping, pembantu presiden, mewakili presiden dalam hal berhalangan baik sementara atau berhalangan tetap, itu artinya dia harus figur yang dikehendaki satu visi oleh presiden," terang dia.

Ia menegaskan, idealnya presiden terpilih dahulu, baru menunjuk wakil presiden, bukan dipasangkan di awal dalam pemilihan.

Kilas balik ke belakang, pemilihan presiden sebelum reformasi, ketika masih diserahkan kepada lembaga tertinggi negara MPR, berbeda desainnya dengan pemilihan presiden secara langsung.

Era SBY-JK di tengah jalan muncul keretakan atau banyak diskresi dari wapres, yang tidak mau hanya diposisikan ban serep. Pasalnya, wapres bisa mencuri panggung untuk 5 tahun berikutnya membidik posisi capres.

"Jadi belum 5 tahun, wapres terkesan berbeda mengambil kebijakan dengan presiden," katanya.