Ilustrasi.

Krjogja.com - YOGYA - Kinerja APBN DIY menunjukkan tren yang positif sampai dengan 31 Maret 2023,. Dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah yang tercatat Rp1,94 triliun atau 23,91 persen dari target. Dari sisi  pengeluaran negara, realisasi belanja negara di DIY mencapai Rp4,38 triliun atau 20,05 persen dari alokasi APBN.

“Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan dan hibah tumbuh signifikan 30,61 persen (yoy). Penerimaan perpajakan memberikan andil yang besar dalam peningkatan kinerja pendapatan dan hibah,” kata Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan DIY Arif Wibawa di Yogyakarta, Selasa (18/4).

Arif mengatakan penerimaan perpajakan tumbuh signifikan atau mengalami kenaikan sebesar Rp 286,9 miliar atau 25,23% sampai akhir Maret 2023. Hal ini dipengaruhi oleh PPN dan PPnBM yang mengalami pertumbuhan Maret 2023 dengan faktor penyumbang terbesar pada PPN naik Rp165,53 miliar. Sementara itu penerimaan PNBP mencapai Rp 526,56 miliar atau  47,84% (yoy).

“Realisasi belanja negara di DIY sampai dengan 31 Maret 2023 terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1,84 triliun atau 15,75 persen dan TKDD sebesar Rp2,53 triliun atau 25,01 persen. Kinerja Belanja Negara lingkup Wilayah DIY sebesar Rp4.381,47M tumbuh 1,59%.,” tuturnya.

Lebih lanjut, Arif menyatakan Belanja Pemerintah Pusat terkontraksi 0,24% dipengaruhi oleh penurunan signifikan. Belanja Modal yang mencapai 47,68%. Penurunan belanja modal dikarenakan perlambatan realisasi dari kegiatan rehabilitasi berkala jembatan dan pemeliharaan rutin jalan pada Kementerian PUPR sebagai dampak dari masih tingginya curah hujan  tahun ini yang diperkirakan sampai akhir April.

“ Komponen TKDD mengalami pertumbuhan  2,96% atau  Rp.2.537,92M. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi kenaikan realisasi Dana Alokasi Khusus utamanya pada komponen penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalami kenaikan hingga 58,64% sebagai dampak dari percepatan penyaluran dana BOS Tahap I,” ungkapnya.

Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan akhir Maret 2023 penyaluran KUR sudah mencapai Rp692,19 miliar untuk 12.105 debitur dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Bantul  Rp211,29 miliar untuk

3.598 debitur. Sedangkan untuk penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp4,65 miliar untuk 1.181 debitur, dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Bantul mencapai Rp1,71 miliar untuk 427 debitur.

“Peranan APBN dibutuhkan sebagai instrumen pendorong pertumbuhan perekonomian DIY yang kondusif. Kinerja APBN 2023 diharapkan menumbuhkan optimisme bagi pere ekonomi yang lebih kuat, dengan tetap mewaspadai risiko perekonomian global yang tidak pasti,” tandas Ali. (Ira)