Bupati Bantul tandatangani naskah kerja sama Mall Pelayanan Publik. FOTO :KR - Judiman

Krjogja.com - BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Mall Pelayanan Publik ( MPP) dengan Kejaksaan Negeri Bantul, KPP Pratama Bantul, KPPD DIY di Bantul (Samsat), PT Pos Indonesia, PT Taspen Persero, BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta dan BPJS Kesehatan Yogyakarta.

Penandatanganan kerjasama yang merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi ini, dilakukan di Gedung Induk lantai 3 Pemkab Bantul Kamis (13/4), dihadiri semua pejabat yang berkompeten.

Bupati Bantul KH Abdul Halim Muslih mengemukakan, pelayanan publik merupakan cermin dari birokrasi yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Salah satu prioritas kerja Presiden Joko Widodo untuk mencapai Indonesia maju adalah melalui informasi birokrasi pelayanan publik.

"Maka melalui penandatanganan naskah kerja sama ini akan mendukung, memperkuat dan mengembangkan MPP menjadi ujung tombak pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sebagai wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi," ungkapnya.

MPP hadir sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat,.mudah dan murah. Mal Pelayanan Publik diselenggarakan dengan menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada di suatu daerah ke dalam satu tempat dan satu sistem.

Selanjutnya melalui transformasi teknologi nersama dapat mengawasi kinerja pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi , serta menguatkan pelayanan yang terpadu
Akan dapat membenahi dan mendukung proses bisnis dan data pelayanan yang kemudian akan dapat memangkas tahapan - tahapan yang tidak dibutuhkan.

MPP adalah wujud transformasi birokrasi pelayanan publik dari tradisional menuju model birokrasi yang modern. Dengan Mal Pelayanan Publik, pelayanan ke depan mulai diubah dari awalnya menggunakan kertas/ dukumem nantinya menjadi paperless, tidak perlu kertas.

Dengan Mal Pelayanan mengedepankan mofel birokrasi yang tidak hanya e- goverment, tetapi meningkat menjadi smart goverment. Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja dan beraktivitas. Dari offline menjadi online.

"Perubahan seperti ini harus segera diantisipasi dan direncanakan dengan matang. Kita harus betul- betul mempersiapkan roadmap transformasi digital pelayanan publik, perluas akses dan peningkatan insfrastruktur digital, serta mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital," pungkas Bupati Bantul. (Jdm)