Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Baidowi angkat suara soal heboh sikap ngotot kreditur China yang meminta Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dijadikan penjamin untuk menuntaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurut dia, jika hal hal tersebut disetujui oleh pemerintah Indonesia, maka akan menjadi beban berat bagi APBN.

"Ya kan jelas, proyek ini akan memberikan beban jangka panjang untuk APBN kita, tentu bukan saja masa konstruksi menimbulkan beban," kata Baidowi melalui pesan elektroniknya dilansir dari Akurat.co di Jakarta, Senin (17/4/2023).

Karena itu, Sekretaris Fraksi PPP ini menyarankan agar permintaan China tersebut ditolak. Pasalnya, akan menimbulkan risiko besar bagi keuangan negara.

Baca Juga: Gagal Taklukkan China Soal Bunga Utang Kereta Cepat Kebanggaan Jokowi, Rocky Gerung Sebut Lord Luhut Sedang Menyembunyikan Kekecewaan

"Penggunaan jaminan APBN dan perpanjangan konsesi memiliki beberapa risiko besar terhadap keuangan negara," ujarnya.

Legislator Madura, Jawa Timur itu juga menyarankan pemerintah untuk melakukan negosiasi kembali dengan kreditur China guna mengembalikan kesepakatan awal pembangunan KCJB.

"Proyek kereta cepat awalnya adalah Business to Business sehingga permasalahan pembengkakan biaya selama proyek berjalan dapat diselesaikan dengan mekanisme bisnis, bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat," tuturnya.

Baca Juga: Kenapa Seseorang Mau Jadi Selingkuhan?

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Akurat.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.