AKURAT.CO Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis yang dapat mengancam keamanan manusia. Salah satu bentuk ancaman nonmiliternya adalah krisis energi.

Tidak hanya mengalami krisis energi, masalah lain yang timbul ialah dampak dari penggunaan energi fosil terhadap perubahan iklim.

Indonesia berada di peringkat 13 dari 145 negara di dunia menurut Global Fire Power. sedangkan skor PwrIndx* sebesar 0,2221.

baca juga:

Akankah kekuatan besar TNI yang menjadi kebanggaan Indonesia itu mampu bekerja melaksanakan tugasnya tanpa didukung ketahanan energi yang memadai?

Indonesia bahkan tidak memiliki cadangan energi strategis, seperti halnya negara-negara lain yang mungkin indeks GFP-nya di bawah Indonesia. Tanpa didukung kebijakan energi untuk pertahanan, mudah dihitung berapa lama kemampuan besar TNI dapat dikerahkan.

Mahasiswa S-2 Universitas Pertahanan (Unhan), Cosmas Danga pun coba mengurai salah satu kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah di bidang ketahanan energi dengan analisis politik dan kepentingan siapa saja yang memuat di dalam kebijakan tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap pertahanan negara dan kebutuhan militer.

"Kebijakan strategis yang akan kita bahas adalah kebijakan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada fosil, yang berdampak kepada meningkatnya stabilitas ekonomi Indonesia dan nuklir adalah pilihan terakhir," kata Cosmas Danga dalam keterangannya, dikutip (15/4/2023).

Ia melihat dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) atau Rencana Umum Energi Nasional(RUEN) bahkan sama sekali tidak menyinggung masalah pertahanan. Hal ini menunjukkan kesadaan akan pentingnya keamanan nasional yang merupakan tujuan dari pertahanan negara belum menjadi prioritas Dewan Energi Nasional.

"DEN dan Kementerian ESDM adalah pembuat kebijakan pertahanan nirmiliter di bidang energi, komponen pendukung yang vital untuk pertahanan negara kita. Kemampuan TNI mempertahankan negara sepenuhnya sangat tergantung dengan kebijakan energi yang mereka keluarkan," kata Cosmas Danga yang kini berpangkat kolonel dan pernah menjadi pelatih pasukan pengawal Perdana Menteri Kamboja hingga dianugerahi Bintang Sahametri dua kali dari Pemerintah Kamboja thn 2003 dan 2004.

Ironinya lagi, lanjutnya, untuk melaksanakan tugas rutinnya saja TNI justru harus berutang BBM kepada Pertamina.

"Sesuatu hal yang mungkin langka terjadi di negara lain. karena memang kita sama sekali tidak ada kebijakan menyiapkan cadangan energi stategis," ujarnya.

Platform teknologi alutsista yang ada di dunia termasuk Indonesia saat ini belum banyak yang menggunakan energi baru dan terbarukan kecuali energi nuklir, karena tidak ingin mengorbankan superioritas kemampuan alutsista dari negara lain.

"Hal ini akan menyulitkan implementasi dari kebijakan energi Indonesia untuk pertahanan, sedangkan dalam kebijakannya nuklir adalah pilihan terakhir," kata lulusan Akmil 97 ini, yang juga lulusan Engineer Command and Staff Course tahun 2006 2007 di Fort Leonard wood Missouri, Amerika Serikat.

Selain itu politik populis dan politik anggaran turut memperumit implementasi kebijakan energi nasional.

Menurut Cosmas, politik anggaran yang masih menjadikan energi sebagai sumber pendapatan pemerintah, dan upaya penerapan aturan baru di mana aturan dasar regulasi sebelumnya sudah ada, yang merupakan kebijakan trial and error.[]