LENGKONG,AYOBANDUNG.COM – Pembahasan mengenai penataan tenaga honorer alias Non ASN menjadi pembahasan yang mengundang banyak polemik.

Bagaimana tidak, sebelumnya pemerintah bersikukuh ingin merencanakan adanya pemberhentian tenaga honorer secara keseluruhan.

Hal ini pastinya memberikan dampak yang sangat merugikan, khususnya bagi tenaga honorer yang hanya bisa mengadu nasib melalui statusnya tersebut.

Baca Juga: Kesimpulan Hasil Raker Komisi II DPR RI dengan MenPAN RB Terkait Nasib Tenaga Honorer 2023, Simak Baik-Baik!

Namun kabar baiknya, pemerintah melalui Kemenpan RB dipastikan serius untuk melakukan penataan terhadap pegawai honorer.

Apalagi menurut penyataan Azwar Anas, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar penyelesaian segera dilakukan.

Dengan melahirkan opsi-opsi atau solusi jalan tengah yang menguntungkan dan minim kerugian.

“Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-ASN ini,” ujar Anas selaku Menpan RB dikutip lewat situs menpan.go.id, Selasa (11/04/2023).

Baca Juga: Pemerintah Akui Peran Tenaga Honorer Cukup Vital, Menpan RB dan DPR Siapkan Skema Win-Win Solution!

Lebih lanjut, pemerintah juga telah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak melalui rapat bersama DPR Komisi II.

Dengan menerima evaluasi berupa saran dan masukan dari Anggota DPR RI dengan berbagai stake holder yang terlibat.

Sehingga hal ini semakin mempertajam rumusan kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah.

Dalam menyelesaikan permasalah tenaga honorer 2023, yang saat ini banyak menjadi polemik di kalangan masyarakat maupun pemerintah.

Baca Juga: PENGUMUMAN Berikut Nama-Nama Guru Honorer 2023 yang Diangkat Jadi PPPK di Jawa Barat, Tanpa Perlu Ikut Tes!

“Terima kasih atas masukan dan saran dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, yang InsyaAllah akan semakin mempertajam skema kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN yang kini sedang digodok,” lanjut anas.

Terakhir, pemerintah melalui masukan-masukan yang diberikan oleh berbagai pihak.

Dipastikan akan memikirkan penataan secara serius dari masukan yang diterima, dengan menyiapkan skema yang saling menguntungkan (win-win solution).

“Sehingga pemerintah dengan masukan dari DPR, DPD, asosiasi pemda, dan stakeholder terkait terus menyiapkan skema yang win-win solution,” pungkasnya dalam rapat bersama anggota Komisi III DPR RI yang membahas penataan tenaga honorer 2023.***