AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan keakuratan data pemilih Pemilu 2024 yang diambil melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit).

Hal itu disampaikan Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, menjawab temuan Bawaslu soal pemilih yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat alias TMS.

Dia menjelaskan, pihaknya telah menerima hasil pengawasan Bawaslu untuk proses coklit yang berjalan sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023 dengan menggunakan mekanisme uji petik. Mekanisme yang digunakan Bawaslu memang tidak bisa dipungkiri menemukan data pemilih TMS.

baca juga:

"Untuk kondisi sebagaimana disampaikan (Bawaslu dari hasil uji petik coklit data pemilih ada yang TMS), sudah dicoklit dan ditempel stiker 99,86 persen," kata Betty dalam keterangannya, Jumat (31/3/2023).

Menurut Ketua Divisi Data dan Informasi KPU itu, capaian tersebut merupakan coklit yang menggunakan basis data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU pada Desember 2022.

Pada saat penyerahan data DP4 itu disebutkan jumlah data penduduk yang potensial menjadi pemilih mencapai 204.656.053 orang. Namun, dari total itu, Bawaslu hanya mengambil 16.683.903 data pemilih dari 17.162.997 Kartu Keluarga untuk dilakukan uji petik yang berasal dari 38 provinsi.

Sehingga, mengenai kemungkinan data pemilih tidak tercoklit yang ditemukan KPU adalah karena rumah yang didatangi tidak dapat ditemui penghuninya atau tidak dapat diakses karena apartemen atau situasi lain seperti korban kebakaran atau konflik lokal.

"Namun, perlu disampaikan bahwa Pantarlih sudah mendatangi pemilih sesuai ruang lingkup kerjanya," ujar Betty.

Maka dari itu, Betty memastikan, hasil pengawasan Bawaslu dengan metode uji petik tetap akan menjadi bahan pertimbangan KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah berjalan, mengingat ada temuan data ganda dan data pemilih TMS.

Kategori pemilih TMS tersebut di antaranya jumlah pemilih yang salah penempatan TPS, pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang tidak dikenali, pemilih pindah domisili, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih yang merupakan prajurit TNI dan pemilih yang merupakan anggota Polri.

"KPU saat ini baru menyelesaikan proses coklit menuju agenda pleno terbuka di tingkat PPS (kelurahan/desa), sehingga data coklit masih akan dilakukan proses perbaikan di masing-masing tingkat," jelas Betty.