ilustrasi

Krjogja.com - Jakarta - Cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog kian menipis. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut hal ini disebabkan CBP Bulog sering digunakan pemerintah untuk menekan harga beras di pasar.

Dia melanjutkan sejak Januari sampai 24 Maret 2023, Bulog sudah menyuntik beras lewat operasi pasar sebanyak 543.472 ton. Hanya saja, upaya tersebut tidak lantas membuat harga beras stabil bahkan tetap mengalami tren peningkatan. “Tapi harga beras tetap tinggi, bahkan cenderung naik,” kata dia.

Khudori menuturkan kalau jumlah CBP terbatas, pemerintah tidak lagi memiliki instrumen intervensi yang bisa digerakan setiap saat untuk mengoreksi kegagalan pasar.

Penguasa dominan di pasar amat mungkin akan mendikte harga pasar. Ini tentu harus dicegah,” kata dia

“Masalahnya, kalau CBP terus terkuras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras seperti saat ini, volumenya akan habis tandas,” kata kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Dalam konteks ini pada akhirnya keputusan pemerintah melakukan impor beras menjadi masuk akal. Apalagi pengadaan dari dalam negeri tidak lagi memungkinkan, impor bisa jadi opsi.

“(Jadi) dalam konteks ini impor (beras) bisa dipahami),” kata dia.

Hanya saja, volumenya tetap harus dipastikan. Jumlah beras yang diimpor harus bisa terukur dan datang diwaktu yang tepat. “Yang harus dipastikan adalah jumlah impor harus terukur dan waktu kedatangannya jangan meleset,” katanya. (*)