Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 benar-benar berpihak pada rakyat.

“APBD 2023 adalah napas pembangunan ketahanan sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, APBD pro rakyat harus dibuat dengan sengaja untuk mengakomodasi kepentingan rakyat, khususnya kelompok kurang mampu atau miskin,” kata Juru Bicara Fraksi GIB, Alfian Andri Wijaya, dalam sidang paripurna pengesahan APBD 2023, di aula Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Kamis (27/10/2022) malam.

Alfian mengingatkan resesi ekonomi global pada 2023 sudah di depan mata. Kondisi ini bakal terjadi di sejumlah negara, tidak terkecuali di Indonesia.

“Salah satu faktor pemicu resesi adalah inflasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan ekonomi dan daya beli rakyat,” katanya.

“Itulah sebabnya, Fraksi GIB pada APBD 2023 menekankan tentang pentingnya APBD pro rakyat. Jangan sampai, gula APBD justru menjadi pil pahit rakyat, karena tersingkir dan tidak mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Alfian.

Menurut Alfian, anggaran pro rakyat bukan saja hanya terlihat demokratis dalam proses penyusunannya. “Lebih dari itu, wajah APBD harus benar-benar pro rakyat miskin dan berkeadilan, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan kue pembangunan,” katanya.

Fraksi GIB mendesak agar APBD 2023 harus difokuskan sebesar-besarnya untuk pembangunan, kesejahteraan, perekonomian dan mengentas kemiskinan. “Yang akhirnya bisa berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi rakyat,” kata Alfian. [wir/beq]