Sentimen
Netral (72%)
23 Mar 2023 : 14.15

Rapat Komisi III Dan PPATK Banyak Dagelannya

23 Mar 2023 : 14.15 Views 14

Akurat.co Akurat.co Jenis Media: News

Rapat Komisi III Dan PPATK Banyak Dagelannya

AKURAT.CO Rapat antara Komisi III DPR dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Selasa (21/3/2023) dianggap banyak dagelannya.

Legislator mempertanyakan mengapa angka adanya transaksi tak wajar di lingkungan Kementerian Keuangan hingga ratusan triliun diungkap ke publik, bukannya terlibat untuk membongkar praktik kejahatan pada instansi negara.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai, indikasi transaksi tak wajar dan pencucian uang di lingkungan Kemenkeu harus diungkap. Bukan ditutup-tutupi. Dia malah mempertanyakan mengapa anggota Komisi III getol menekankan data intelijen terkait hal itu, bukan mendorong adanya instrumen hukum untuk melakukan pengusutan.

baca juga:

"Harusnya Komisi III itu mendukung upaya membongkar praktik kejahatan keuangan," katanya di Jakarta, Rabu (22/3/2023).

Lucius heran mengapa Komisi III tidak menjadikan momentum geger transaksi keuangan yang nilainya, menurut Menko Polhukam mencapai Rp349 triliun, dengan mendorong adanya ketentuan hukum pembuktian terbalik.

"Ini lebih baik dibanding menutupi kejahatan dengan dalih data intelijen yang tidak bisa dikonsumsi publik," tuturnya.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, memastikan angka Rp349 triliun yang diungkap Menko Polhukam merupakan indikasi pencucian uang. Namun dia menegaskan angka itu bukan pencucian uang yang terjadi di lingkungan Kemenkeu tetapi total nilai perkara-perkara yang ditangani penyidik Kemenkeu.

Sejumlah anggota Komisi III seperti Arteria Dahlan dan Arsul Sani mempertanyakan mengapa Menko Polhukam mengungkapkannya kepada publik. Padahal data dari PPATK merupakan informasi intelijen dan ada sanksi pidana apabila membocorkan.

Mahfud MD dalam kesempatan terpisah menyatakan siap buka-bukaan dengan DPR terkait informasi ini. Namun rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Menko Polhukam selalu diundur.

Lucius menilai DPR harus berpihak pada pengungkapan kasus-kasus kejahatan, bukan menghalangi.

"Seharusnya DPR ikut mencarikan solusi," katanya.

Sentimen: netral (72.7%)