FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia mendapat tugas mengawal Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, perlu adanya berbagai terobosan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Peningkatan target penggunaan produk dalam negeri pun harus diimbangi dengan upaya perbaikan ekosistem agar mampu memenuhi tuntutan kebutuhan di dalam negeri.

Tenaga Ahli Utama KSP, Brigjen TNI (Purn.) dr. Noch Tiranduk Mallisa, M.Kes, menjelaskan, Inpres ini sejatinya ditujukan kepada semua Kementerian dan Lembaga Negara agar merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan minimal 40% belanja produk dalam negeri.

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas untuk memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Isu strategis yang sedang dikawal secara lintas
Kedeputian adalah percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Menindaklanjuti arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) khususnya yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada November 2022.

Dari hasil rapat Kantor Staf Presiden dengan Direktorat Sekolah Menengah Pertama dan Biro Pengadaan Barang & Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada 10 Januari 2023, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi melakukan verifikasi lapangan bersama terkait pengadaan dan penggunaan barang TIK terutama produk laptop dalam negeri ber-TKDN untuk satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.

"KSP mendapat tugas tanggung jawab khusus untuk mengawal instruksi presiden ini. TKDN bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, namun juga dapat mendorong masuknya investasi di sektor industri substitusi impor. Dapat mewujudkan terjadinya transfer teknologi, menghidupkan pendukung industri dan bahkan industri baru, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya akan dapat menggerakkan roda perekonomian nasional kita,” tegasnya.

Selain itu, Noch Tiranduk berkeyakinan bahwa kualitas produk dan komponen dalam negeri akan mampu bersaing dengan produk-produk asing.

"Saat ini saya diberi tugas khusus mengawal Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan yang secara angka kementerian ini mendapat porsi anggaran besar," kata dr. Noch Tiranduk Mallisa kepada fajar.co.id di Makassar, Minggu (19/3/2023).

Dalam rangka verifikasi lapangan realisasi pengadaan produk dalam negeri pada sektor Pendidikan di Sulawesi Selatan, dr. Noch Tiranduk ingin memastikan pemerataan pendidikan seluruh Indonesia, bukan hanya jawasentris.

Menurutnya adil itu tidak harus dibagi sama rata. Ia mencontohkan di Sulawesi Selatan, seberapa jauh Kementerian Pendidikan memberi perhatian di wilayah ini, khususunya di wilayah terpencil.

"Nah, daerah-daerah yang belum pernah terjamah bantuan dari pemerintah pusat, maka sekarang harus dikasih lebih banyak dari daerah yang sudah beberapa kali terjamah. Keadilan itu tidak harus dibagi rata tapi harus bijaksana, harus ada diskresi yang diberikan ke mereka," ungkapnya.

Hal itu juga berlaku di sektor kesehatan dan sektor-sektor lain agar sentuhan dari pemerintah pusat juga menjangkau ke seluruh wilayah di tanah air.

"Pak Jokowi sering menggaungkan kita tidak boleh Jawasentris ya, termasuk fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan itu harus kita tingkatkan supaya kita satu level dengan saudara-saudara kita di Jawa," tegasnya. (dra/fajar)