Ilustrasi. Foto: Ist

SRAGEN - Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen untuk menekan angka kemiskinan. Namun upaya tersebut tidak gampang, dan kadang mendapat tentangan dari masyarakat sendiri.

Kok bisa?Sejumlah warga miskin di Sragen ternyata enggan menerima bantuan pembuatan jamban dari pemkab. Alasannya, jika menerima bantuan tersebut, nantinya mereka tidak termasuk kategori miskin lagi, dan tidak mendapat bantuan sosial lain dari pemerintah.

Padahal program jambanisasi merupakan satu di antara upaya pemerintah meningkatkan kesehatan sekaligus pengentasan kemiskinan. Adanya penolakan ini disampaikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati kepada wartawan, Jumat (17/3/2023). "Serba salah memang, mau dibantu tapi warga menolak. Mereka khawatir kalau punya jamban, tidak masuk kategori miskin lagi dan tidak dapat bantuan sosial," ujarnya.

Yuni mengungkapkan, sejumlah warga miskin yang menolak bantuan tersebut salah satunya di Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Sragen. "Memang pengentasan kemiskinan ekstrem di  Sragen harus melalui jalan berliku. Butuh kesabaran untuk merayu warga agar mau dientaskan dari kemiskinan," jelasnya.

Selain penolakan itu, jelas Yuni, pemerintah juga masih terkendala validasi data terkait angka kemiskinan. Masih ada PNS, TNI, Polri, serta masyarakat mampu, masuk dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sehingga masih menerima bantuan. Selain itu, pemahaman masyarakat dan pola pikir masyarakat terhadap kemiskinan harus diubah.

Dia mengatakan, ada warga yang enggan menerima bantuan agar tetap menerima bantuan sosial lain. "Kemarin, terjadi di Desa Kadipiro. Ada satu warga membutuhkan  jamban, kemudian penerima mengatakan, kalau dapat (bantuan) jamban saja nanti malah nggak dapat bantuan lagi. Pola pikir dan mindset dari warga yang seperti itu menjadi PR utama bagi pemkab," tandas Yuni.

Pemahaman masyarakat ada yang meyakini jika sudah dinyatakan mampu berarti tidak akan mendapatkan bantuan lagi sehingga, pada saat assessment, cenderung tidak mengatakan yang sesungguhnya. Yuni mengatakan, pihaknya berusaha memvalidasi data secara door to door atau dari rumah ke rumah agar keakuratan data bisa terwujud.

Masalah lain juga ditemukan di Desa Cemeng, Kecamatan Sambungmacan. Menurutnya, ada warga sudah mampu akan dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, petugas di lapangan mengalami penolakan warga. "Sama, karena biasanya kalau sudah dinyatakan mampu, tidak mendapatkan bantuan lagi dan itu agak sulit untuk bisa diberikan pemahaman kepada masyarakat," tambahnya. (Sam)