AKURAT.CO Pemprov Bali harus memikirkan dampak panjang dengan memberlakukan Peraturan Gubernur yang melarang sewa motor untuk turis asing. Utamanya terhadap posisi Indonesia dalam hubungan geopolitik.

Pakar pariwisata dari Universitas Udayana, Bali, Nyoman Sukma Arida mengingatkan, jangan sampai kebijakan itu justru menimbulkan citra negatif di mata negara-negara lain.

"Takutnya kan ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang kita sendiri tidak bisa tangani dan ambil kebijakan ekstrem, muncul perspektif negatif dari negara lain yang menjadi sasaran utama menarik pariwisata," jelasnya, seperti dikutip dari BBC Indonesia.

baca juga:

Soal melarang pelancong menyewa sepeda motor setelah maraknya pemberitaan di media sosial, menurut dia, tidak tepat.

Banyaknya kasus turis asing ugal-ugalan di jalan raya, tidak pakai helm, hingga kebut-kebutan dinilainya tak lepas dari ketidaktegasan aparat menegakkan aturan lalu lintas.

Sepanjang pengamatan dia, para pelancong asing itu dibiarkan bebas melanggar aturan tanpa ada tindakan.

"Di Ngurah Rai, mereka bebas saja naik motor, tidak pakai helm, didiamkan. Kami juga bertanya-tanya sebagai warga lokal, kalau kita sendiri pasti dikejar dan ditilang," ujarnya.

"Jadi ada ketidaktegasan dalam aturan, lemah pada penegakan hukum," imbuh Sukma Arida.

Ketimbang melarang, hemat dia, pemprov disarankan memperbaiki sistem penyewaan kendaraan. Mulai dari memastikan pelancong tersebut memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang berlaku, adanya uang jaminan, hingga tindakan tegas apabila melanggar di jalanan. Sebab tidak semua pelancong berkelakuan buruk.

Itu mengapa ia tak setuju kalau sampai pemerintah mencabut visa on arrival turis Rusia dan Ukraina yang hendak datang ke Bali.

"Ibarat mau menangkap tikus, lumbungnya yang dibakar. Tidak semuanya berperilaku di luar kelaziman turis. Memang ada, cuma kan karena kelalaian kita memberi edukasi, sosialisasi, tindakan tegas akhirnya jadi menular," pungkasnya. []