FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Guru lulus passing grade (PG) hasil seleksi PPPK 2021 yang merupakan prioritas satu (P1) tidak semuanya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dari 250.300 guru yang lulus dan mendapatkan penempatan PPPK 2022, masih ada puluhan ribu P1 yang belum terakomodasi.
Menjelang pengumuman PPPK guru 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membatalkan penempatan 3.043 P1.

Kondisi itu mendorong guru P1 batal penempatan melakukan aksi damai di Kantor Kemendikbudristek di Jakarta, Jumat (10/3).

Tuntutan mereka, supaya Kemendikbudristek mengangkat mereka pada PPPK guru 2022. Sayangnya, setelah bertemu Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani, mereka kecewa berat dan menangis.

"Kami memang diterima Dirjen Nunuk, tetapi apa yang disampaikan beliau membuat kami sangat kecewa bahkan menangis," kata Ketua Forum Guru P1 Batal Penempatan PPPK Guru Dewi Nurpuspitasari kepada JPNN.com, Sabtu (11/3).

Dia mengungkapkan Kemendikbudristek seolah lepas tangan dengan nasib 3.042.

Hal ini terlihat dari pernyataan Dirjen Nunuk. Dia tidak dapat membantu 3.043 P1 batal penempatan, dikarenakan Kemendikbudristek tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan sendiri.

Lebih disayangkan lagi, lanjut Dewi, Direktorat Nunuk tidak dapat menjamin 3.043 P1 akan ditempatkan di PPK pada tahun 2023. Sebab, formasi tersebut diusulkan oleh pemerintah daerah dan Kemenristekdikti hanya menempatkan mereka.

"Selain formasi PPK tahun 2022, belum ada jaminan akan ada formasi untuk tahun 2023. Hal ini dikarenakan Dirjen Nunuk bergantung pada usulan pemda," ujarnya.

Dewi juga kecewa karena Kemenristekdikti tidak menjelaskan secara gamblang apa yang menjadi penyebab pembatalan 3.043 formasi P1 tersebut. Dirjen Nunuk hanya menyampaikan data yang dimiliki, yang kemudian dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh P1 dan ternyata tidak cocok, padahal Dewi mengklaim memiliki data lengkap, termasuk pemeringkatan. (JPNN)