FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Kasus di lingkaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat berdampak. Kepercayaan masyarakat terhadap instansi itu terganggu.

Berawal dari kasus anak pejabat kantor pajak yang menjadi efek domino terhadap instansi Kemenkeu.
Akibatnya Rafael Alun Trisambodo dipecat.

Kemudian kasus transaksi yang mencurigakan sabesar Rp300 tirliun dan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono disorot publik karena memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar.

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Sutardjo Tui mengatakan saat ini masyarakat wajar tidak mau bayar pajak karena menganggap sia-sia bayar pajak kalau dikorupsi oleh sekelompok orang tertentu.

Sebenarnya, problemnya tergantung pada internal control. Internal control itu harus memantau bahwa setiap pegawai, siapa pun itu, kalau gaya hidupnya terlalu mewah, patut dicurigai dan dilakukan pemeriksaan internal.

"Jadi dia punya gaji cuma Rp25 juta, tapi, kan, dia beli Alphard. Agak aneh, gitu, kan. Nah, itu kontrol internal panggil orangnya, jangan segan-segan karena dia internal control," urai Sutarjo, Jumat, 10 Maret.

Problemnya adalah internal control itu bawahannya bos. Dia bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

"Bukan ke kepala kanwilnya segala macam tidak semua laporannya ke menteri keuangan, jangan ke bosnya," katanya.

"Tapi sebenarnya mungkin dibikin begitu supaya terjadi namanya korupsi berjemaah. Mungkin sengaja dibikin begitu supaya bos mengawasi yang di bawah saling berbagi-berbagi uang korupsi berjemaah. Misalnya begini kanwil bea cukai jangan kontrolnya di bawah dia, dia mesti di menteri keuangan," tambahnya.

Sebenarnya kembali ke bagaimana setiap instansi itu memberikan pemahaman tentang nilai religius. Kalau misalnya mau kembalikan kepercayaan masyarakat, pajak mesti dikelola baik.

"Jadi kalau mau kembalikan kepercayaan masyarakat kurangi pajak-pajak, supaya mereka percaya. Karena, kan, teorinya semakin miskin negara, pajaknya semakin tinggi. Atau pun sebaliknya, negara yang miskin itu kalau pajaknya gede. Jadi kurangi pajak dulu supaya masyarakat percaya," ungkapnya.

Menurut Sutardjo perlunya diganti sistem. Sistemnya harus diperbaiki dengan kontrol internal itu yang paling perlu diperketat dan tidak boleh di bawahnya pimpinan agar kepercayaan masyarakat kembali.

"Nah, untuk mendapatkan kepercayaan hapus dulu pajak-pajak yang sudah tidak sesuai ketentuan itu. Kasihan rakyat apa-apa semuanya dipajakin," ucapnya.

Senada dengan, Pengamat Ekonomi Institut Bisnis dan Keuangan (IBK) Nitro Makassar Rosnaini Daga menuturkan yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat para pejabat tidak lagi memamerkan hidup hedonis.

"Apalagi dengan kondisi keuangan negara itu tidak sehat. Kemudian memberikan contoh karena bisa saja, misalnya, mungkin dari bisnis," katanya.

Dengan kekayaan yang dipamerkan itu, semua orang bisa menduga-duga. Namun, masyarakat juga tidak punya hak untuk menyalahkan orang untuk menduga karena memang ada orang yang kerja di pajak dengan hidup mewah.

"Yang ada dipikiran kita, 'wah bisa hidup mewah dari uang pajak'. Jadi kalau saya pegawai, harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kita hidup yang standar saja dulu walaupun dia punya penghasilan lebih. Nah, ini yang harus dilakukan Kemenkeu," tambahnya. (ams/zuk/fajar)