Oleh Sjarifuddin Hamid MAHKAMAH Internasional di Den Haag, Belanda, pada 12 Juli 2016 memutuskan Filipina adalah pemilik gosong pasir, Scarborough Shoal, di Kepulauan Spratly, yang jauhnya 220 km dari lepas pantai Pulau Luzon, salah satu pulau terbesar di Pilipina. Gosong pasir Scarborough, di Filipina disebut sebagai Panatag sedangkan pemerintah China menyebutnya Huangyan Dao. Pemerintah China menolak keputusan tersebut. Presiden Xi Jinping menegaskan kedaulatan teritorial dan hak atas perairan negaranya tidak terpengaruh oleh keputusan tersebut. Namun dia menyatakan pemerintahnya komit untuk menyelesaikan masalah ini dengan Malaysia, Brunei dan Vietnam yang sama-sama mengklaim kepemilikan kepulauan Spratly dan Paracels. Kedua kepulauan terletak di Laut China Selatan yang dilalui ribuan kapal dagang, tanker, kapal wisata dan kapal perang. Ia menjadi jalur yang menghubungkan Timur Tengah dengan Asia Timur. Di samping kaya akan sumber daya alam dan biota laut. Jadi jalur ini sangat strategis karena bermakna ekonomis, politis dan militer. Baca Juga: Daftar HP Akan Rilis di Tahun 2023, Apakah Ada Smartphone yang Kamu Incar? Sembilan Garis Terputus-putus Sejak tahun 1946, pemerintah China telah menetapkan sendiri wilayah perbatasannya di laut China Selatan, ditandai dengan sembilan garis terputus-putus, seluas 2,7 juta kilometer atau 90 persen dari luas laut China Selatan. Klaim tersebut tidak diakui oleh-oleh negara tetangganya. Dapat dipahami mengapa pemerintah China menolak keputusan mahkamah internasional sebab hal akan mempengaruhi klaimnya atas Spratly dan Paracels serta 90% laut China Selatan. Huangyan Dao-pun berada sejauh 600 km dari lepas pantai China Daratan. Presiden Pilipina Rodrigo Roa Duterte, menjabat 2016-2022, menanggapi penolakan China itu secara realistis. Ia lebih memprioritaskan hubungan ekonomi ketimbang pertimbangan keamanan atau kedaulatan negara. Sebagaimana diketahui pasir gosong Panatag berbentuk hampir segitiga dengan di tengahnya seperti danau. Berukuran relatif kecil. Sama sekali tidak berpenghuni. Hanya terkadang dikunjungi para nelayan. Arti penting pasir gosong itu adalah pemiliknya dapat mengklaim batas laut atau zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari ujung pasir gosong. Mayoritas penduduk Pilipina berang dengan sikap China yang menolak keputusan Mahkamah Internasional dan nelayannya berulangkali melanggar ZEE. Mereka menyatakan lebih mendukung persekutuan dengan Amerika Serikat dibandingkan dengan China. Dalam rangka pendekatan dengan China, Rodrigo mengabaikan (1) sikap rakyatnya. (2) Mengenyampingkan perilaku China yang agresif. Beijing membangun pangkalan militer di daerah reklamasi di Laut China Selatan. (3) Rodrigo menunda perpanjangan Perjanjian Kunjungan Kekuatan Militer AS yang memungkinkan kehadiran tentara Amerika Serikat di Filipina. (4) Memveto Persetujuan Peningkatan Kerja Sama Pertahanan yang memungkinkan pemerintah AS menggeser pasukan dan persenjataannya ke basis-basisnya di laut China Selatan. Kedua perjanjian itu awalnya merupakan kompensasi menyusul penutupan pangkalan angkatan laut AS di Teluk Subic dan pangkalan angkatan udara Clark di Pulau Luzon. Kira-kira 60 km di barat laut Manila. Atas dasar sikapnya ini, Rodrigo disebut meninggalkan AS yang pernah menjadi sekutu dekat negaranya terutama pada masa Presiden Ferdinand Marcos (1965-1986). Rodrigo berharap pendekatannya dengan China akan membawa perbaikan ekonomi negaranya, mendorong investasi dan mengurangi pengangguran. Pemerintah China memang menjanjikan bantuan puluhan milyar buat pembangunan infrastruktur namun dalam pelaksanaannya hanya jembatan dan irigasi pertanian yang dibangun oleh pekerja-pekerja China. Itu pun tidak selesai. Sementara pembuatan proyek energi, jalan kereta api dan proyek-proyek infrastruktur jauh gantang dari asap. Kalangan yang kritis mengungkapkan yang dibangun hanya jembatan kecil dan sebagian besar uang mengalir ke kasino. Baca Juga: Bahaya! Rafael Alun Tak Boleh Ajukan Pengunduran Diri, Ayah Mario Dandy Mau Kabur dari Tanggung Jawab? Memainkan Kartu Amerika dan Jepang Presiden Ferdinand Marcos Jr. atau yang populer dipanggil Bongbong, yang dilantik pada 30 Juni tahun lalu, melakukan pendekatan serupa terhadap China. Prospeknya lebih baik China sudah lepas dari pandemic Covid 19. Perekonomiannya akan tumbuh lebih baik ketimbang tahun 2022. Saat melawat ke Beijing pada Januari 2022, kedua negara menandatangani 14 kesepakatan yang mendorong kerja sama ekonomi senilai US$22,8 miliar dan meredakan ketegangan diplomatik. Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama proyek infrastruktur dalam rangka Belt and Road Initiatives. Presiden Xi Jinping dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. menegaskan kedua negara saling menghormati kedaulatan masing-masing. Kemudian pasukan penjaga pantai dari kedua negara dijadwalkan bertemu "sesegera mungkin” untuk membahas "kerja sama pragmatis” di Laut China Selatan. Dalam apa yang nampaknya menyerap aspirasi di dalam negeri, Bongbong membuat perjanjian yang mengizinkan tentara Amerika Serikat ditempatkan pada empat lokasi. Salah satu di antaranya adalah lembah Cagayan yang berlokasi 707 km dari Kaohsiung, Taiwan. Dia pun membuat kesepakatan dengan Jepang untuk mengamankan jalur laut dari ujung barat Jepang sampai ke Pilipina. Suatu kesepakatan yang pernah digagas PM Yasuhiro Nakasone namun ditentang ASEAN karena mengundang kebangkitan militerisme Jepang. Seolah tahu bahwa prakarsanya bisa disalahpahami, Ferdinand Marcos Jr. menyatakan Pilipina tetap mematuhi prinsip-prinsip Asean yang menyelesaikan masalah di kawasan Asia Tenggara tanpa mengundang negara di luar Asean. Tentara Amerika Serikat juga tidak akan mendapat posisinya seperti dulu yakni di Teluk Subic dan Pangkalan Udara Clark. Pernyataan itu sepertinya menegaskan Pilipina tidak bakal turut serta dalam strategi pembendungan baru yang digagas Washington. *** Isi merupakan tanggung jawab penulis.