AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menyebut Komisi Pemilihan Umum atau KPU tersandera kepentingan partai politik. Hal itu, menurut dia, tampak dari sejumlah keputusan yang dibuat KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

"Saya melihat sejauh ini KPU dalam posisi yang sangat terintervensi, berbagai kebijakan mereka lebih tepat disebut sebagai kebijakan partai, ketimbang kebijakan KPU," kata Ray dalam deklarasi Komunitas Pemilu Bersih di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (27/2/2023).

Ray menilai KPU rawan disusupi kepentingan partai politik. Oleh karena itu tidak heran jika keputusan yang dibuat KPU seolah berpihak pada partai tertentu.

baca juga:

"Intervensi itu kan karena kedudukannya enggak seimbang pihak luar yang ingin memasukan sesuatu, dan pihak yang menerima mudah dimasukan sesuatu," ujarnya.

Sebagai contoh penetapan dapil DPR dan DPRD provinsi yang pada akhirnya sepakat untuk tidak diubah. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan bernomor 80/PUU-XX/2022, di mana KPU berwenang untuk melakukan penataan daerah pemilihan calon anggota legislatif (dapil caleg) DPR , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Nah, terakhir seperti yang kita ketahui adalah soal dapil, yang akhirnya kembali ke skenario Komisi II, karena itu permintaan Komisi II , padahal keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan diberikan kewenangan sepenuhnya kepada KPU untuk mengevaluasi dapil dan juga menetapkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Ray menegaskan penilaian baik buruknya KPU dapat dilihat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Apabila banyak indikasi kecurangan maka akan berujung pada kekecewaan masyarakat.

"Saya kira akan seperti itu ke depan, jadi wajah KPU kita sebenarnya hal ini adalah wajah KPU yang benar-benar terintervensi khususnya oleh partai-partai politik," tandasnya.[]