FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Penyelesaian nasib honorer di Indonesia yang tidak kunjung tuntas, membuat semua pihak terutama kalangan honorer sendiri cukup prihatin. Sebab, hingga saat ini tidak ada kejelasan mereka diangkat menjadi PNS atau PPPK.

Di tengah kegalauan itu, kini kembali muncul ada harapan baru bagi mereka. Harapan baru dimaksud setelah adanya instruksi kepada Menpan RB, Azwar Anas untuk mencari solusi terhadap masalah honorer di daerah.

Instruksi itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kamis (23/2).

Pernyataan presiden ini disambut sukacita seluruh honorer khususnya K2. Mereka seperti mendapatkan harapan baru di tengah kegalauan terkait isu penghapusan honorer.

Mereka juga berharap akan ada kebijakan khusus untuk pengangkatan mereka menjadi ASN baik PNS maupun PPPK.

"Alhamdulillah, akhirnya Jokowi turun gunung. Ini kabar sangat menggembirakan bagi seluruh honorer K2," kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi (FHK2TA), Nur Baitih kepada JPNN.com, Kamis (23/2).

Dia mengungkapkan ini kedua kalinya perintah Jokowi untuk menyelesaikan masalah honorer. Artinya, ada keseriusan dari pemerintah.

Jadi, tidak ada alasan buat Pemda kalau harus berpikir dua kali untuk menuntaskan honorer.

Instruksi presiden untuk Pemda dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) merupakan sinyal baik untuk penyelesaian masalah honorer.

"Semoga semua honorer K2 yang tersisa bisa diangkat menjadi ASN" ucapnya.

Mereka jadi PPPK sebelum November Jika masalah penggajian PPPK menjadi kendala utama. Pasti bisa dibicarakan dan ada solusinya. Yang utama itu adalah niat dari pemda dan pemerintah pusat dahulu.

Nur berharap tahun ini masalah honorer tuntas. Dia percaya Presiden Joko Widodo tidak akan menyisakan PR terutama masalah honorer yang tak kunjung selesai.

"Jangan sampai November 2023 menjadi tahun menyeramkan. Jika presiden sudah turun gunung memerintahkan MenPAN-RB dan Pemda, saya yakin masalah ini selesai," tegas Nur Baitih.

Sebelumnya, presiden memberikan arahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdulah Azwar Anas soal persoalan honorer di daerah. Jokowi meminta MenPAN-RB Azwar Anas mencari solusi terhadap persoalan kepegawaian tenaga honorer di daerah.

“Pagi tadi saya telepon ke MenPAN-RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik," kata Presiden Jokowi.

Dia mengatakan bahwa masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang belum diangkat sebagai pegawai tetap atau aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Jokowi, rekrutmen tenaga honorer sewaktu dia masih menjadi wali kota Surakarta sudah dihentikan. Isu terkait dengan tenaga honorer yang masih banyak itu, kata Presiden, diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang juga sebagai Ketua Umum APPSI periode 2022—2023.

Dalam acara praRakernas APPSI, Gubernur Isran meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama guru. Isran menilai kepala daerah harus mempertimbangkan bersama dampak penghapusan tenaga honorer.

Dikatakannya apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak. "Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor," pungkas Isran Noor. (jpnn/fajar)