FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurachman tentang rencana rasionalisasi penataan organisasi dan tugas TNI AD guna terwujudnya organisasi yang adaptif, proporsioanal, efektif dan efisien mendapat respons positif masyarakat.

Pakar Politik dan Hankam Universitas Muhammadiyah Makassar, Arqam Azikin menyampaikan salah satu wujud dari wacana tersebut adalah pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi di Indonesia. Apalagi bila hal tersebut telah mendapat persetujuan Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Laksaman Yudo Margono.

“Saat ini terdapat 15 Kodam di seluruh Indonesia. Dengan rencana terbaru itu berarti akan ada penambahan sekitar 20 hingga 23 Kodam baru disesuaikan jumlah provinsi yang ada," kata Arqam, Selasa 21 Februari.

Ini menurutnya tepat karena Kodam melakukan pengendalian dan pengawasan pembinaan teritorial yang dilakukkan para Babinsa (Bintara Pembina Desa) di wilayah.

"Sehingga tugas Kodam (TNI AD) dapat berjalan lebih efektif dan efisien," bebernya.

Apalagi wilayah NKRI sangat luas dan terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang berbeda beda. Dengan kehadirannya di wilayah tentu bermanfaat sebagai mata dan telinga dalam mencegah terjadi perpecahan, mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat. Juga bersinergi manunggal dengan tokoh masyarakat, membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan.

"Sehingga dapat meminimalisasi adanya gangguan terhadap pertahanan dan keamanan, seperti terorisme serta separatisme”, ujarnya.

Namun, ada juga sekelompok orang yang alergi dengan dibentuknya Kodam baru dengan alasan militeristik dan Indonesia tidak lagi darurat militer atau darurat sipil. Arqam minilai pola pikir seperti itu masih "terbawa arus" gaya sentimen anti militer pada era Orde Baru.

"Kita harapkan yang tidak setuju pembentukan Kodam, agar lebih memahami dulu model dan esensi ancaman bagi NKRI baru memberi komentar yang lebih tepat," pungkas Arqam.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengatakan rencana penambahan markas Kodam yang mengemuka baru-baru ini sudah sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

"Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta, jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, pemerintah sipil," kata Prabowo seusai melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan Tahap I untuk korban gempa Turki di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 11 Februari 2023. (nas/fajar)